NEWSTICKER
Ketum PB PGRI, Unifah Rosyidi.  Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Ketum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

PGRI: Penyetopan Honorer Harus Dibarengi Kesempatan Tes PPPK

Pendidikan guru Guru Honorer
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 Januari 2020 15:47
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memandang Penyetopan rekrutmen tenaga honorer di dunia pendidikan harus dibarengi dengan penyelesaian persoalan guru honorer yang konkret. Guru honorer harus diberi kesempatan untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Pasalnya ada guru honorer yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun harusnya memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, tes PPPK tidak hanya diberikan bagi guru honorer K2.
 
"Tapi non-K yang memenuhi syarat PPPK silakan dites. Kami memahami kualitas tidak bisa kita tawar, tapi memberi kesempatan bagian lain, agar mereka merasa komitmennya selama ini dihargai dan merasa ada negara di situ," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut Unifah menyebutkan, peran guru honorer selama ini sangat vital. Jika tidak ada guru honorer maka sekolah-sekolah dipastikan akan lumpuh, terutama sekolah yang sedikit guru PNS-nya.
 
"Kalau hari ini enggak ada guru honorer sekolah lumpuh. Jadi harus dilihat timeline kapan enggak adanya. Kalau sekarang honorer satu daerah enggak ada, maka lumpuh lah sekolah. Karena hanya 1-2 guru PNS, terbantu itu kita," ungkapnya.
 
Untuk itu, kesempatan mengikuti tes PPPK untuk yang berusia 35 tahun ke atas harus tetap diberikan. Hal tersebut untuk memberikan kejelasan pada nasib mereka.
 
"Diberi kesempatan yang lolos silakan, yang enggak lolos ada pilihan, ada tenaga admin. Tapi posisi jelas jangan bertahun-tahun tidak jelas posisinya," ujarnya.
 
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebutkan, tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. Hal itu merujuk kesepakatan Kemenpan RB dengan Komisi II DPR, Senin, 20 Januari 2020.
 
"Harusnya enggak lah karena harus teranggarkan (gaji tenaga honorer)," ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Tjahjo menuturkan kementerian atau lembaga yang ingin merekrut tenaga honorer perlu membuat anggaran gaji honorer. Anggaran yang dibuat harus melewati persetujuan Kemenpan RB, Kementerian Keuangan dan instansi terkait.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif