NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani

Pencabutan Tunjangan Guru SPK Merusak Asas Keadilan

Pendidikan guru
Ilham Pratama Putra • 23 Januari 2020 20:05
Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyetop Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Pengamat pendidikan, Andreas Tambah menyebut kebijakan ini telah melanggar asas keadilan bagi sesama tenaga pengajar.
 
"Ini semua kan sama-sama tenaga pengajar. Semua guru dan saya kira semuanya berhak mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Ini kan berarti tidak melihat asas keadilan," kata Andreas kepada Medcom.id, Kamis, 23 Januari 2020.
 
Andres mengaku khawatir, pencabutan TPG berpotensi menurunkan derajat kesejahteraan guru. Selain itu hal ini jelas melanggar Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut anggota Komnas Pendidikan ini, kebijakan tersebut juga menghalangi cita-cita bangsa. Guru sebagai tenaga ajar harus dijamin kesejahteraannya dalam menjalankan tugas mencerdaskan bangsa.
 
"Apapun gurunya, yang PNS, honorer, SPK atau apapun itu, semua memiliki fungsi mencerdaskan anak dan bangsa. Ini harus diperjelas dan dipertegas oleh Kemendikbud latar belakangnya," tegas Andreas.
 
Penghapusan TPG bagi guru di SPK ini tertuang dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perdirjen GTK itu tertulis, kriteria guru bukan PNS penerima tunjangan profesi adalah sebagai berikut:
 
1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 
2. Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali bagi:
 
a. Guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi Guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. Guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.
 
Poin b itulah yang kemudian menimbulkan keresahan bagi guru-guru bersertifikat yang mengajar di sekolah SPK.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif