"Misal terkait kebebasan akademik. Itu kan otonomi kan, tapi maksudnya ya harus bertanggung jawab atas apa yang dijalankannya," kata Fathul kepada Medcom.id, Selasa, 10 Desember 2024.
Selanjutnya, otonomi terkait finansial dan sumber daya. Fathul mengatakan pabaila disalahpahami, bisa mengarah pada negara lepas tangan.
"Kan itu bisa mengarah pada arah yang salah, termasuk dugaan negara lepas tangan. Yang berbahaya kan kalau seperti itu. Sehingga memang harus diluruskan," tegas dia.
| Baca juga: Luruskan Salah Tafsir Soal Otonomi PTNBH, Mendiktisaintek: Bukan Kemandirian Mencari Dana |
Fathul menilai pelurusan juga mesti dilakukan dari sisi kebijakan, termasuk pengendalian di lapangan. "Dengan demikian kita harapkan, ketika itu diluruskan maka akan terbentuk ekosistem yang lebih sehat. Tidak hanya untuk PTN, tapi juga untuk PTS," tutur Fathul.
Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo menilai ada pemahaman kurang pas soal kemandirian PTN-BH. Otonomi yang diberikan kepada PTNBH bermakna kemandirian dalam tata kelola untuk penggunaan dana.
"Ini ada pemahaman yang mungkin kurang pas. Diluruskan di sini. Jadi yang disebut kemandirian (PTNBH) bukan kemandirian dari fiskal. Sama sekali tidak ada pemikiran mengenai kemandirian dalam bidang pembiayaan. Tetap negara itu mendanai perguruan tinggi negeri (PTNBH)," kata Satryo dalam wawancara khusus dengan Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
