Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro, dokumentasi CIPS.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro, dokumentasi CIPS.

Pemerintah Perlu Formulasikan Skema Kuliah-Magang yang Aman

Pendidikan Pendidikan Tinggi Mahasiswa di Taiwan
Intan Yunelia • 07 Januari 2019 16:12
Jakarta:Mahasiswa Indonesia yang menjalani studi di luar negeri perlu membekali diri dengan pemahaman mendalam mengenai program perkuliahan yang akan diambil. Pemahaman mendalam penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi sebagaimana yang diduga terjadi pada mahasiswa program kuliah-magang di Taiwan.
 
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat, yaitu dengan menangguhkan keberlangsungan program kuliah-magang ini. Namun pemerintah juga harus segera memformulasikan skema program perkuliahan-magang yang tetap memprioritaskan keberlangsungan studi, keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa Indonesia di Taiwan.
 
“Kita tidak tahu berapa lama ratusan mahasiswa Indonesia ini sudah dipaksa bekerja. Namun tindakan preventif seharusnya sudah dilakukan sejak awal penyimpangan terjadi, jadi tidak berlarut larut dahulu, baru sekarang mencuat ke permukaan. Jangan sampai kita terlambat menyikapi,” urai Pandu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain menangguhkan program terebut, pemerintah juga sebaiknya memeriksa legalitas dari institusi yang menawarkan dan memberangkatkan para mahasiswa. Mahasiswa serta calon mahasiswa juga perlu memiliki pemahaman secara umum mengenai hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tujuan, sehingga lebih peka terhadap pelanggaran.
 
Baca:Tujuh Hal Penting Sebelum Kuliah Magang di Luar Negeri
 
Jika menemukan adanya potensi pelanggaran, sudah seharusnya mereka melaporkan hal tersebut ke pihak-pihak terkait. Dalam hal ini institusi yang memberangkatkan mereka dan juga aparat pemerintah yang ada di negara tersebut.
 
“Saya rasa baik juga untuk ke depannya, para calon mahasiswa dan mahasiswa skema kuliah-magang dibekali pemahaman mengenai program, sehingga mereka lebih peka jika terjadi pelanggaran seperti ini," terangnya.
 
Di satu sisi, pandu meyakini pihak pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi tersebut, namun belum tentu dengan agen di luar pemerintah. "Terlepas dari kelalaian penyelenggara program di Taiwan, pihak yang memberangkatkan para mahasiswa ini juga nampaknya perlu memberikan tindakan preventif yang lebih,” jelasnya.
 
Seorang politisi Taiwan mengungkap ratusan mahasiswa asing dari negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia diduga menjalani kerja paksa di sejumlah pabrik di Taiwan. Para mahasiswa ini menjalani kerja melebihi jam kerja yang ditentukan pemerintah Taiwan, yakni 20 jam dalam satu pekan.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif