Soroti Refocusing MBG, Pakar UGM: Sasar Kantong Stunting

Jakarta: Rencana pemerintah merombak atau mempertajam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik perhatian dunia akademik. Pembenahan dinilai pantang berhenti hanya pada revisi daftar penerima manfaat, tapi wajib membongkar total tata kelola dapur, sistem keamanan pangan, hingga tolok ukur kesuksesannya.
 
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., blak-blakan menyoroti bias antara tujuan menekan stunting dengan realita penyediaan makan gratis di sekolah. “Kalau tujuan MBG adalah meningkatkan status gizi dan mengatasi stunting, tentu semua orang sepakat itu tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana program itu dirancang dan dijalankan,” ujarnya dikutip dari laman UGM, Selasa, 7 Juli 2026.

Ironi Dapur Gizi: Subur di Kota, Minus di Daerah 3T

Sri menggarisbawahi target pemerintah menekan stunting di bawah 20 persen. Masalahnya, kantong-kantong darurat gizi buruk saat ini menumpuk di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Kenyataannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum justru marak dibangun di kawasan yang mudah dijangkau. Keterlibatan investor dalam membangun dapur bikin program ini cenderung melirik wilayah dengan infrastruktur "aman".

“Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, SDM ada. Akibatnya daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal,” keluhnya.
 
Buntutnya, visi mengentaskan stunting jadi kabur. “Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” tegasnya.
 
Alih-alih bangun dapur baru yang makan biaya, ia menyarankan pemerintah memberdayakan fasilitas kantin atau dapur sekolah yang sudah ada melalui kolaborasi lintas dinas.

Target Ambisius Berujung Kasus Keracunan

Buru-buru mengejar target pemerataan MBG di tahun pertama ternyata membawa bumerang. Prof. Sri menilai masifnya dapur umum tidak diimbangi dengan Quality Control (QC) terkait rantai pasok dan sanitasi. Tak heran jika belakangan muncul laporan kasus keracunan makanan pada siswa akibat lauk yang dimasak kurang matang.
 
“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” jelas Sri.
 
Ia menyoroti absennya ahli teknologi pangan dalam program ini, yang selama ini hanya mengandalkan ahli gizi. “Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak. Itu merupakan kompetensi utama teknologi pangan,” katanya mengingatkan bahwa produksi massal ribuan boks makanan punya risiko fatal jika tidak higienis.
 
Terkait perdebatan soal pangan olahan (ultra-processed food/UPF), ia meminta agar tak dinilai hitam-putih. Nyatanya, beberapa pangan olahan justru lebih terjamin keamanannya dan mempermudah distribusi logistik ke wilayah terpelosok.

3 Prioritas Refocusing Makan Bergizi Gratis

Demi menyelamatkan triliunan anggaran MBG, Sri merangkum tiga tuntutan refocusing bagi pemerintah:

1. Fokus Tepat Sasaran: Prioritaskan siswa berstatus gizi kurang dan warga di wilayah darurat stunting.
2. Ambil Alih Tanggung Jawab di Daerah 3T: Jika investor enggan masuk daerah pelosok, pemerintah wajib turun tangan langsung menyediakan fasilitas gizi.
3. Ubah Tolok Ukur Keberhasilan: Jangan cuma hitung berapa juta porsi yang dibagikan, tapi ukur dampak kesehatannya.

”Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan,” tegasnya.
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda