Padahal, kata Dede, tuntutan yang diberikan kepada PTS sama dengan PTN. “PTN begitu banyak diberikan fasilitas, kesempatan bantuan dana, dan lain-lain. Sementara, PTS yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah PTN, dibebankan hal yang terlalu banyak tanpa bantuan (operasional). Misalnya harus merger, harus bikin Kampus Merdeka, harus link and match dengan dunia kerja. Itu semua adalah cost tapi bantuan dari pemerintah pusatnya enggak ada,” ujar Dede dikutip dari laman DPR, Jumat, 11 November 2022.
Ia menjelaskan, salah satu konsep BOPTS yang diusulkan Komisi X, yakni akan ada klasifikasi atau kriteria tertentu yang bersifat umum pada PTS. Misalnya, kriteria bantuan untuk PTS yang sudah berkembang dan memiliki prestasi atau kriteria bantuan untuk PTS yang kompetitif dengan dunia riset.
“Itulah bentuk perhatian pada pemerintah yang mestinya pada Perguruan Tinggi Swasta seperti itu,” lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dengan perhatian pemerintah kepada PTS tersebut, dirinya berharap agar Perguruan Tinggi Negeri tidak berlomba-lomba bangun gedung untuk menambah mahasiswa baru. Melainkan menjadi fokus pada sisi kompetitif dan risetnya.
Sehingga, ada asas keadilan di sana, dan semua warga negara bisa merasakan pendidikan tinggi. “Biarlah (perguruan tinggi) swasta yang menerima jumlah mahasiswa baru yang tidak terserap ke (perguruan tinggi) negeri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, problem lainnya yang dialami perguruan tinggi adalah pada dosen. Jumlah dosen saat ini menurutnya cenderung kurang, terlebih mereka memiliki beban yang berat. Yakni, di samping tuntutannya yang banyak, sulit mencapai gelar doktor, juga kesejahteraannya yang masih kurang.
"Oleh karena itu kita juga akan melihat sebetulnya apa yang menyebabkan (jumlah) dosen kurang? Karena untuk mendapatkan S3 selain mahal, juga itu tadi (masalah penyusunan) jurnal tadi ya kan,” ujar Dede.
| Baca juga: Jadi PTNBH, UNY: Bukan untuk Menarik Dana Sebanyak-banyaknya dari Mahasiswa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
