Kampus UNJ  Foto: UNJ/Humas
Kampus UNJ Foto: UNJ/Humas

UNJ Undang Pakar Cari Titik Temu Polemik Gelar Kehormatan Honoris Causa

Pendidikan pendidikan Pendidikan Tinggi Gelar Kehormatan Perguruan Tinggi UNJ
Citra Larasati • 22 Oktober 2021 12:47
Jakarta:  Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar sarasehan bertema “Bedah Regulasi Pemberian Gelar Kehormatan: Tinjauan Filosofis, Hukum, Akademis, dan Ketatalaksanaanya”.  Sarasehan ini digelar untuk mencari titik temu pemberian gelar kehormatan atau Honoris Causa dari berbagai perspektif dan narasumber di bidang pendidikan tinggi.
 
Beberapa hari belakangan ini, tidak sedikit pemberitaan yang membahas mengenai perubahan Statuta UNJ untuk pemberian gelar doktor kehormatan.  Menyusul rencana UNJ yang akan memberi gelar kehormatan Honoris Causa kepada dua pejabat aktif, yakni Wapres Ma;ruf Amin dan Menteri BUMN, Erick Thohir yang kemudian menuai sejumlah penolakan dari alumni juga sejumlah sivitas akademika UNJ.
 
"Setelah sempat ramai di media massa, pada kesempatan ini kita mari kita duduk bersama dalam rangka mencari titik temu dan kesesuaian-kesesuaian yang tidak menguntungkan bagi UNJ," kata Rektor UNJ, Komarudin, dalam keterangan tertulis UNJ, Jumat, 22 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:  Honoris Causa UNJ untuk Wapres dan Erick Thohir, Kemendikbudristek: Boleh, Asalkan...
 
Menurut Komarudin akan lebih baik jika masalah yang ditimbulkan tersebut diselesaikan dengan cara sarasehan.  "Karena kegaduhan dapat menimbulkan nama buruk bagi UNJ, dan fokus pada sarasehan ini ialah tentang regulasi. Kita tidak membahas siapa yang diusulkan tetapi membahas regulasi agar harmoni dan sinkron dengan peraturan yang ada,” ungkap Komarudin.
 
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi acara dialog akademik yang dilakukan UNJ. Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini juga mengatakan, bahwa pemberian gelar doktor HC adalah hak otonomi kampus, namun tentu harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
 
Sementara itu Rektor Universitas Al-Azhar, Asep Saefudin mengatakan, bahwa setiap universitas dibenarkan secara hukum dalam pemberian HC, akan tetapi harus mengikuti peraturan dan syarat yang berlaku. "Acara UNJ ini sangat bagus sekali dalam membangun iklim demokrasi kampus," ujar Saefudin.
 
Sementara itu Direktur Sumber daya Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek, Mohammad Sofwan Effendi mengatakan, bahwa dasar peraturan tentang memberi gelar Doktor (HC) meliputi UU Nomor 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 27), PP Nomor 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 65/2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan.
 
Sedangkan yang berhak menerimanya bisa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan jasa luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau jasa di bidang kemanusiaan.  Sedangkan untuk asing ialah dengan jasa dan/atau karya bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. 
 
"Perguruan tinggi yang berhak memberikan gelar Doktor kehormatan ialah yang mempunyai program studi Doktor dengan peringkat akreditasi A atau Unggul, sedangkan untuk tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dan untuk sebutan gelarnya ditulis Dr. (HC)," jelasnya.
 
Baca juga:  Pemberian Gelar Kehormatan kepada Pejabat Dinilai Bisa Merusak Muruah UNJ
 
Lebih lanjut, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Biro Hukum Kemendikbudristek, Polaris Siregar menambahkan, bahwa tata cara dan pemberian Doktor diatur kepada masing-masing perguruan tinggi.  Di dalam statuta UNJ dapat memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dan peradaban.
 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat, ingat hanya pertimbangan bukan persetujuan," tegasnya.
 
Untuk sanksinya, mendikbudristek dapat mencabut gelar Doktor Kehormatan (HC) apabila tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Nomor 65/2016. Yang mengangkat adalah rektor dan yang mencabutnya juga rektor sesuai surat arahan dari menteri.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif