Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Nadiem Diminta Libatkan DPR dalam Penyederhanaan Kurikulum

Pendidikan Kebijakan pendidikan Kurikulum Pendidikan
Ilham Pratama Putra • 21 September 2020 10:03
Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan legislator dalam proses penyederhanaan kurikulum. Pelibatan banyak pemangku kepentingan guna mereduksi kesan penyederhanaan kurikulum dilakukan secara diam-diam.
 
Pernyataan ini merespons polemik atas isu dihapusnya mata pelajaran (mapel) sejarah dari kurikulum. Fikri meminta segala penerapan kebijakan Kemendikbud lebih terbuka, dan tak menunggu kehebohan lebih dulu.
 
"Semua mekanisme pembuatan kebijakan harus dipenuhi, tidak hanya pendekatan atas-bawah (top-down), namun juga mekanisme politik, teknokratif, partisipasif, dan pendekatan bawah-atas (bottom-up)," kata Fikri dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menegaskan, DPR belum pernah diajak membahas kurikulum baru. Fikri mengaku kaget lantaran isu penghapusan mapel sejarah justru mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat. Terlebih, isu yang beredar, wacana kurikulum yang bakal diterapkan pada 2021. Ada apa?" tanya Fikri.
 
Baca:FSGI: Penyederhanaan Kurikulum Minim Dialog dengan Pemangku Kepentingan
 
Politiku Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem agar memastikan penyusunan kurikulum sudah melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir dapat tampil sebagai konsep yang solid.
 
"Mas Menteri (Nadiem) harusnya sampaikan dan paparkan secara gamblang di DPR, baru di-launching," tegasnya.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif