Ilustrasi. Foto: Istimewa
Ilustrasi. Foto: Istimewa

Pemilihan Influencer Pendidikan Harus Pertimbangkan Sejumlah Syarat

Pendidikan media sosial influencer
Muhammad Syahrul Ramadhan • 30 Agustus 2020 19:33
Jakarta: Praktisi Komunikasi dari Iris PR, Sisi Suhardjo menyebut, kekinian influencer media sosialdibutuhkan pemerintah untuk membantu menyebarluaskan kebijakan. Bukan sebuah masalah jika kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun ikut mengkampanyekan kebijakannya melalui influencer.
 
Namun, kata Sisi,mesti ada sejumlah syarat yang dipenuhi dalam memilih influencer di bidang pendidikan agar tujuan dari kampanye tersebut bisa tercapai.
 
Salah satunya terkait siapa influencer-nya itu sendiri, seberapa aktif influencer tersebut di dunia pendidikan, atau pun mengikuti isu-isu pendidikan. Dalam memilih pun, influencer tidak mesti berasal dari sosok selebriti ataupun selebgram.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Influencer-nya siapa itu harus kita lihat, kita kawal bersama. Jadi influencer tidak mesti selebriti, mereka juga yang sangat passionate, dan punya position bagaimana mendukung pendidikan di Indonesia. Banyak sekali sekarang profesinya dari ibu rumah tangga, pendidik, pemilik sekolah, banyak sekali,” terang Sisi dalam Webinar Peran Influencer dalam Kebijakan Pendidikan, Sabtu, 29 Agustus 2020.
 
Baca juga:Influencer Pendidikan, Jangan Hanya Melihat Jumlah Followers
 
Selain itu, menurut CEO Magnitude Indonesia, Abdul Rahman Ma’mun menyebut influencer yang mestinya diajak bermitra adalah yang mempunyai reputasi. Bukan hanya sekadar memiliki pengikut dalam jumlah besar di media sosial.
 
“Punya legitimasi di komunitasnya, ada recognition, sehingga dia bisa dipercaya, dengan dipercaya dia punya daya pengaruh,” jelasnya.
 
Syarat lain adalah harus diukur, sejauh mana jangakauannya. Ini katanya, bisa diukur dengan analisis media sosial.
 
“Itu yang ada mapping, dari mapping seorang influencer menyebarnya ke mana saja, kemudian di respons di-retweet, dikomentari siapa saja,” tuturnya.
 
Dengan begitu bisa diketahui efektivitas penggunaan jasa influencer. Apakah dari penggunaan influencer ini kebijakan yang dikampanyekan tersebar dengan luas ke masyarakat, atau justru hanya berkutat di sekitar komunitas influencer itusendiri.
 
Baca juga:ICW Khawatir Influencer Jadi Jalan Pintas Muluskan Kebijakan Pemerintah
 
“Seolah-olah besar hanya menggaung di ruang sendiri, echo chamber. Itu bisa terukur. Apakah ukuran itu menjadi bahan yang penting? Itu bahan penting untuk merencanakan kegiatan berikutnya sehingga tidak hanya jadi ritual penyerapan anggaran,” ucapnya.
 
Penggunaan influencer oleh pemerintah ini tengah ramai dibicarakan oleh publik setelah Indonesia Corruption Watch merilis data pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk jasa influencer. Kemendikbud sendiri menyediakan paket pengadaan jasa influencer sebanyak 22 paket dengan total nilai Rp1,6 miliar.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif