Segera Cair, Ini Besaran Tukin Dosen Kemendiktisaintek

Jakarta: Pemerintah merealisasikan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Hal itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 4 Perpres tersebut menyebut tukin diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025. Tukin diberikan setiap bulan mempertimbangkan kinerja pegawai.

Berikut ini besaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek berdasarkan Perpres 19/2025:

1. Tukin kelas jabatan 17: Rp33.240.000
2. Tukin kelas jabatan 16: Rp27.577.500
3. Tukin kelas jabatan 15: Rp19.280.000
4. Tukin kelas jabatan 14: Rp17.064.000
5. Tukin kelas jabatan 13: Rp10.936.000
6. Tukin kelas jabatan 12: Rp9.896.000
7. Tukin kelas jabatan 11: Rp8.757.600
8. Tukin kelas jabatan 10: Rp5.979.200
9. Tukin kelas jabatan 9: Rp5.079.000
10. Tukin kelas jabatan 8: Rp4.595.150
11. Tukin kelas jabatan 7: Rp3.915.950
12. Tukin kelas jabatan 6: Rp3.510.400
13. Tukin kelas jabatan 5: Rp3.134.250
14. Tukin kelas jabatan 4: Rp2.985.000
15. Tukin kelas jabatan 3: Rp2.898.000
16. Tukin kelas jabatan 2: Rp2.708.250
17. Tukin kelas jabatan 1: Rp2.531.250.

Baca juga: Prabowo Teken Perpres 19/2025, Tukin Dosen Segera Cair

Sebelumnya, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia menuntut pemerintah membayarkan tunjangan kinerja bagi dosen ASN yang tertunda sejak Tahun 2020. Namun, kementerian menegaskan tidak bisa memberikan tukin dosen sejak 2020-2024.

"Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, 'ketidaksempatan' kementerian saat itu (Kemendikbudristek) dan tutup buku," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang dikutip dari laman Antara, Jumat, 31 Januari 2025.

Togar mengungkapkan tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 juga tidak dapat diberikan karena pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan, sebab sudah berlalu jauh. Pemerintah memutuskan memberikan tukin mulai 2025 dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun.