Hasan mengatakan, selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan. "Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah," ucap Hasan dikutip dari ANTARA, Sabtu, 10 Mei 2025.
Hasan mengajak masyarakat untuk mengkritisinya bersama-sama dan tidak langsung bersikap antipati terhadap gagasan baru ini. Bahkan ia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," kata Hasan.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan 'menyekolahkan' siswa bermasalah provinsi itu dengan didikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi Mulyadi.
| Baca juga: Wacana Anak Nakal Masuk Barak Militer Jadi Kebijakan Nasional, JPPI: Kemendikdasmen Gagal Total! |
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
