"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.
Dia menyebut bila program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan Kemendikdasmen angkat tangan dan gagal total menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.
JPPI tegas menyatakan usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. JPPI menutut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional.
Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide tersebut. JPPI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya.
| Baca juga: Pendidikan Karakter Tak Bisa Dipaksakan, Tapi Ditanamkan ke Anak |
Pemerintah diminta fokus dan memberikan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
"Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini," tegas Ubadi.
JPPI juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan bermartabat bagi seluruh anak bangsa.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dia berharap model pendidikan itu berjalan masif di Indonesia.
Pigai meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan aturan agar pengiriman pelajar ke barak militer berjalan masif.
"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
