Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, MI/Ramdani.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, MI/Ramdani.

Ganjar Usul Aturan Zonasi di PPDB Direvisi

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Mustholih • 13 Juni 2019 14:47
Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta Menteri Pendikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengubah aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan banyak siswa cerdas di provinsinya yang terkendala oleh penerapan zonasi.
 
"Jawa Tengah berinisiatif mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan perubahan terhadap sistem PPDB itu. Salah satunya, siswa yang memiliki prestasi mendapatkan keleluasaan untuk memilih sekolah yang diinginkan," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Peraturan Menteri Pendidikan nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB menerapkan kuota 90 persen untuk digunakan di jalur zonasi dan hanya menyisakan 5 persen saja untuk jalur prestasi di jenjang Sekolah Menengah Atas. Aturan zonasi ini dinilai membatasi keleluasaan siswa berprestasi memilih sekolah yang diinginkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi Telah Dibuka
 
"Kalau kuota jalur prestasi hanya 5 persen, menurut saya itu terlalu sedikit. Saya usul, boleh tidak kuota jalur prestasi diubah dari 5 persen menjadi 20 persen. Kalau bisa 20 persen, mereka yang berprestasi, mereka mendapatkan pilihan sekolah melampaui zonasi yang sudah ditetapkan," ujar Ganjar menegaskan.
 
Ganjar mengusulkan, adanya revisi zonasi karena mendapat banyak protes dari masyarakat. Ganjar mengaku sudah menghubungi Muhadjir Effendy ihwal protes dan keluhan masyarakat tersebut.
 
"Saya setiap hari ditanya masyarakat terkait PPDB online ini. Mereka bertanya soal zonasi serta minimnya tempat bagi siswa berprestasi karena kuota yang disediakan hanya 5 persen," jelas Ganjar.
 
Selain soal zonasi, Ganjar juga menyoroti aturan prioritas bagi calon siswa yang paling cepat melakukan pendaftaran. Aturan ini dinilai kontraproduktif dan meresahkan masyarakat.
 
"Kalau itu masih digunakan, akan terjadi gejolak di masyarakat. Harus ada perubahan peraturan. Contoh saja di SMA 3 Semarang, dalam hitungan menit sudah penuh kuotanya. Yang tidak masuk kan pasti gondok (kesal)," terang Ganjar.
 
Baca:Praktik Jual Beli Kursi di PPDB Harus Ditindak Tegas
 
Ganjar berharap Kemendikbud segera mengevaluasi persoalan PPDB 2019. Agar, pelaksanaan PPDB online SMA serentak pada 1 Juli berjalan lancar. "Agar tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orangtua, dan anak-anak," beber Ganjar.
 
Ganjar mengaku akan merevisi Peraturan Gubernur tentang PPDB begitu usulan tentang zonasi diakomodasi Pemerintah Pusat. "Saya sebenarnya sudah menyiapkan plan B jika usulan ini diterima, yakni hanya dengan menambahkan pasal khusus dalam Pergub. Itu sudah kami siapkan," pungkasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif