Tim KPBU Unpad, Prita Amalia, menjelaskan PDF merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU. Dasar hukum PDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
“Persetujuan ini diberikan karena Unpad mengajukan dukungan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU dan pengajuannya dinilai sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 180/ PMK. 08/2020,” kata Prita dikutip dari laman unpad.ac.id, Rabu, 10 Mei 2023.
Prita menyebut fasilitas PDF sangat penting untuk proyek KPBU, khususnya mendapatkan pendampingan penyiapan proyek. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memerlukan pendampingan dari beberapa pihak, seperti PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
PIJPK diberikan langsung kepada Rektor PTN Badan Hukum bersangkutan. Prita mengatakan bagi Unpad, PDF penting untuk memastikan ikthtiar dalam penyediaan infrastruktur rumah sakit bisa berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku serta mendapatkan dukungan optimal dari pemangku kepentingan.
Prita mengatakan sampai saat ini belum ada proyek rumah sakit KPBU yang berhasil. Proyek pembangunan RS Unpad menjadi proyek perdana dengan skema KPBU, khususnya untuk infrastruktur perguruan tinggi dan kesehatan.
Dosen Fakultas Hukum Unpad yang juga Sekretaris Jenderal UNIID tersebut menjelaskan dalam pengajuan PDF Unpad berupaya maksimal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Seperti studi pendahuluan, konsultasi publik, hingga studi banding praktik negara pembangunan infrastruktur rumah sakit dengan skema KPBU.
Selanjutnya, disampaikan surat permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan RI. Setelah memenuhi dan menjalani proses yang dipersyaratkan, pada awal Mei surat persetujuan fasilitas PDF untuk RSPTN Unpad diterbitkan.
"PDF diajukan langsung oleh Rektor Unpad sebagai PJPK dengan sebelumnya menerima pelimpahan wewenang dari Mendikburistek kepada Rektor Unpad sebagai PJPK untuk Proyek RS Unpad," beber dia.
Usai mendapatkan persetujuan, Rektor Unpad Rina Indiastuti bertemu dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu RI Brahmantio Isdijoso. Pertemuan tersebut mendiskusikan beragam hal strategis untuk dapat mengakselerasi proses penyiapan proyek dan transaksi proyek KPBU RS Unpad.
Prita berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengakselerasi dan mendukung inovasi yang diperlukan guna melancarkan proses KPBU Unpad.
“Tentunya dengan PTN BH ini, perlu ada berbagai inovasi kebijakan, struktur KPBU yang dikaji sehingga dapat mendukung proyek KPBU PTN BH berjalan dengan lancar dan benar2 dapat dijadikan pilot project,” ujar dia.
PDF diberikan kepada PJPK untuk penyediaan fasilitas pendampingan penyiapan proyek dan transaksi proyek KPBU. Unpad bersama pendamping PT SMI akan mempersiapkan tahapan selanjutnya untuk proyek KPBU, antara lain menyusun kajian prastudi kelayakan sampai dengan terlaksanakanya transaksi, termasuk financial close.
Prita mengatakan KPBU dapat dijadikan alternatif pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur, khususnya di PTN Badan Hukum.
“Dengan karakteristik yang dimiliki oleh PTN BH harapannya dapat bekerja sama dengan badan usaha khususnya untuk penyediaan infrastruktur. Unpad mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk KPBU RSPTN ini, semoga selanjutnya juga dapat menemukan pola-pola khusus sebagai PTN BH yang dapat diterapkan oleh PTN BH lainnya,” tutur dia.
| Baca juga: Sah! Pembangunan RS Unpad Dimulai, Ditargetkan Beroperasi Januari 2024 |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
