"Karena itu, Komisi X DPR RI mengundang para pakar dan perguruan tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan sistem seleksi ke depan," tulis informasi di akun Instagram @dpr_ri dikutip Senin, 29 Juni 2026.
Berbagai isu strategis menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan pakar perguruan tinggi. Mulai dari maraknya kecurangan dan joki berbasis teknologi, kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, tingginya angka tidak daftar ulang di PTN, hingga perlunya penguatan jalur afirmasi, kolaborasi PTN–PTS, dan optimalisasi pendidikan tinggi jarak jauh.
Tantangan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Data menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa baru di PTN melonjak hingga 127 persen, sementara porsi mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) justru mengalami penurunan dari 65,6 persen menjadi 52,7 persen.
Pertumbuhan pesat ini membawa tantangan baru, terutama terkait integritas sistem seleksi. Pakar Pendidikan Tinggi, Nizam, menyoroti kecurangan dalam proses penerimaan kini semakin kompleks.
| Baca juga:
|
Hal ini terbukti dengan ditemukannya 38 kasus kecurangan berat dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Pada penerimaan mahasiswa baru, Nizam mendeteksi 2.940 anomali data, serta 90 persen joki yang menyasar program studi Kedokteran pada UTBK 2026.
Selain masalah integritas, akses terhadap pendidikan tinggi juga masih menjadi isu krusial. Pakar dari Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, mencatat dari 3,3 juta lulusan SMA/SMK tahun 2024, sekitar 1,23 juta di antaranya belum melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Kesenjangan ini juga diperkuat oleh pernyataan pakar pendidikan tinggi, Ravik Karsidi, yang menyebutkan faktor wilayah, sekolah, dan ekonomi masih sangat memengaruhi akses seseorang ke PTN. Di sisi lain, proses seleksi juga harus menyeimbangkan antara inklusivitas dan kebutuhan akademik yang mumpuni, khususnya untuk bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Mantan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Ganefri, menekankan perlunya menjaga kualitas calon mahasiswa STEM, mengingat banyak mahasiswa yang mengalami kendala awal saat menempuh prodi tersebut.
| Baca juga: DPR Dorong Batas Waktu Jalur Mandiri di PTN Harus Hitam di Atas Putih |
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Tatacipta Dirgantara, menyoroti masih tingginya kesenjangan pendidikan antarwilayah. Selain itu, dalam sistem penerimaan mahasiswa baru masih terdapat risiko manipulasi data pada portofolio seni maupun arsitektur akibat penggunaan teknologi AI.
Terkait efektivitas biaya, dosen Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menyarankan beasiswa jauh lebih efektif menjaga akses kuliah bagi mahasiswa dibandingkan sekadar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menyeluruh. Selain itu, pakar dari Universitas Diponegoro (Undip), Heru Susanto, menyoroti tantangan lain berupa 'kursi kosong' di PTN akibat sekitar 19 persen peserta yang diterima tidak melakukan daftar ulang, yang sering kali disebabkan oleh pilihan untuk masuk ke sekolah kedinasan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, berikut adalah poin-poin rekomendasi dari para pakar yang dapat dilakukan:
Rekomendasi Pakar untuk Evaluasi SNPMB
1. Pembangunan Sistem Pengawasan Berbasis AI
Mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi joki, anomali data, serta pelanggaran kuota pada seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru.2. Penguatan Instrumen Seleksi
Mengembalikan komponen pengetahuan dasar pada SNBT untuk prodi STEM, serta memanfaatkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan sistem rapor nasional real-time sebagai instrumen verifikasi seleksi yang lebih objektif.3. Peningkatan Validitas Dokumen
Memperkuat proses verifikasi rapor, portofolio, dan dokumen seleksi lainnya guna mengantisipasi manipulasi data serta penyalahgunaan teknologi AI.4. Penguatan Jalur Afirmasi
Memperkuat jalur afirmasi bagi daerah 3T agar seleksi tidak hanya setara secara prosedur, tetapi juga adil bagi peserta dari wilayah dengan kualitas pendidikan yang berbeda.5. Optimalisasi Beasiswa
Memperluas cakupan beasiswa karena bantuan biaya terbukti lebih efektif dalam menjaga akses kuliah.6. Sinergi PTN dan PTS
Membangun sistem seleksi terintegrasi antara PTN dan PTS agar peserta yang tidak tertampung di PTN dapat langsung terhubung ke PTS berkualitas, serta mendorong PTS mengembangkan strategi kekhasan keilmuan (niche strategy).7. Evaluasi Mekanisme Penerimaan
Mengevaluasi mekanisme penerimaan sekolah kedinasan yang beririsan dengan PTN untuk mengurangi tingginya angka kursi kuliah yang kosong.8. Pemanfaatan Pendidikan Jarak Jauh
Mengarahkan lulusan SMA/SMK yang belum tertampung di PTN maupun PTS ke pendidikan tinggi jarak jauh agar mereka tidak kehilangan kesempatan melanjutkan studi.| Baca juga: 9 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Juni 2026, Cek Daftarnya! |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
