Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga (Unair). DOK DPR
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga (Unair). DOK DPR

BEM Unair Usul Anak PNS Berpeluang Dapat KIP Kuliah, Ini Respon Komisi X DPR

Renatha Swasty • 05 Oktober 2026 12:55
Ringkasnya gini..
  • BEM Unair menyampaikan aspirasi ke Komisi X DPR agar mahasiswa anak PNS berpeluang memperoleh bantuan KIP Kuliah.
  • Status PNS dinilai tidak menjamin kemampuan ekonomi keluarga, terutama bagi single parent dengan tanggungan banyak.
  • Komisi X DPR berjanji mengawal dan membawa usulan skema afirmasi ini dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Surabaya: Perwakilan Departemen Advokasi BEM Uiversitas Airlangga (Unair) meminta ada kelonggaran bagi mahasiswa yang orang tuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kesempatan mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Kondisi ekonomi keluarga mahasiswa tidak selalu sama meskipun orang tua berstatus PNS. 

“Ini juga dirasa memberatkan karena dalam realisasinya bahkan teman-teman yang orang tuanya PNS itu rentang gajinya juga berbeda-beda dan terkadang hanya single parent yang bekerja," ujar perwakilan BEM Unair dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Perbedaan penghasilan, kondisi sebagai orang tua tunggal, serta jumlah tanggungan keluarga dapat memengaruhi kemampuan membayar UKT yang tinggi.

"Mereka tanggungannya banyak, sehingga meskipun orang tuanya PNS, itu tidak bisa menjamin bahwa mereka memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membayar UKT yang tinggi,” ujar perwakilan BEM Unair.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait. Dia mahfum meskipun ketentuan tersebut telah menjadi aturan baku, perlu dilihat kemungkinan adanya afirmasi bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi keluarga yang beragam.
 
“Karena masih banyak juga pegawai negeri sipil yang mereka gajinya belum mencukupi dibanding kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk kepentingan anak kuliah,” tutur Agung.

Agung juga berjanji Komisi X DPR RI akan mengawal berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan mahasiswa baru 2026, termasuk pembiayaan pendidikan tinggi. Masukan dari mahasiswa dan perguruan tinggi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait.

Pembahasan tersebut diperlukan untuk mencari solusi konkret. Termasuk kemungkinan skema afirmasi yang dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarganya. 

Dia berharap persoalan pembiayaan pendidikan tinggi dapat ditangani melalui kebijakan yang memberikan akses pendidikan secara lebih luas. Termasuk, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga PNS dengan kemampuan ekonomi yang beragam. 
 

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan