Siswa sedang belajar di selasar kelas. Foto: MI/Rommy Pujianto
Siswa sedang belajar di selasar kelas. Foto: MI/Rommy Pujianto

MPR: Selamatkan Hak Pendidikan Rakyat di Masa Pandemi

Pendidikan Virus Korona Kualitas Pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 01 Mei 2020 17:56
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB). Dalam situasi apa pun diperlukan kerja sama seluruh elemen untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat tersebut.
 
"Kita perlu bergotong royong antara pusat dan daerah untuk membagi fokus perhatian di tengah masalah berat pandemi. Selain memutus rantai penyebaran covid 19, upaya pemulihan ekonomi, juga tidak kalah pentingnya menyelamatkan hak pendidikan rakyat," kata Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di MPR ini, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Mei 2020.
 
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie ini, sepanjang kebijakan PSBB, terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah. "Fenomena tertekannya perekonomian keluarga mempengaruhi proses belajar dari rumah, mulai terlihat sejak kebijakan PSBB berjalan ketat. Karena itu saya minta pemerintah mencermati fenomena ini dan segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya," kata Rerie.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Putus Sekolah Meningkat
 
Ia mengatakan, selama masa pandemi covid-19 di Tanah Air terdapat beberapa persoalan yang terjadi di lingkup pendidikan nasional. Mengutip survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disebut minim interaksi.
 
Mayoritas guru dan murid hanya berinteraksi saat memberikan tugas saja sebanya 79,9% dari sekitar 1.700 siswa responden. Masih berdasarkan survei yang sama disebutkan, hanya 8% guru yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran jarak jauh.
 
Kondisi itu, menurut Rerie, bisa jadi karena kesiapan guru baik pemahaman dan praktik dalam melakukan Pembelajaran Jarak Jauh masih rendah. "Jangan sampai kesalahan pedagogik ini membuat sasaran pendidikan kita tidak tercapai. Atau lebih jauh lagi bisa menimbulkan efek psikologis buruk bagi anak-anak didik kita di tengah tekanan ekonomi yang membebani orang tuanya," lanjutnya.
 
Pada kesempatan itu, Rerie mengapresiasi langkah taktis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melonggarkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih fleksibel untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional sekolah selama PSBB.
 
"Tapi langkah itu belum cukup. Harus juga dipikirkan antisipasi ancaman meningkatnya angka putus sekolah baik pada pendidikan dasar, menengah maupun tinggi," ujarnya.
 
Baca juga:PTS Siapkan Skenario Terburuk Hadapi Dampak Pandemi
 
Caranya, tambah legislator Partai NasDem itu, bisa dengan memperbanyak cakupan beasiswa untuk menyelamatkan anak didik terdampak. Baik di tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.
 
“Perlu langkah antisipatif pemerintah melalui beasiswa untuk meringankan beban orang tua terdampak korona dan juga peserta didik yang terancam putus sekolah,” tegas Rerie.
 
Upaya meningkatkan kualitas, skill dan kesejahteraan tenaga pengajar di setiap jenjang pendidikan, menurut Rerie, merupakan langkah yang harus disegerakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
 
Di sisi lain, Rerie mengingatkan pemerintah, terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung proses PJJ yang mensyaratkan ketersediaan platform daring dan akses internet yang baik.
Diakuinya, Kemendikbud telah menyediakan platform "Rumah Belajar", tapi temuan KPAI di lapangan justru tercatat 56,9 persen masyarakat tidak mengetahui layanan ini.
 
"Bahkan lebih dari 76 persen siswa mengaku tidak pernah menggunakannya," ungkap Rerie.
 
Dalam kondisi yang kompleks seperti saat ini, Pemerintah harusnya menanggapi dengan serius masukan konstruktif dari elemen masyarakat agar langkah yang diambil bisa menghadirkan solusi yang tepat. Sehingga kualitas pendidikan nasional tetap terjaga dengan baik.
 
Begitu juga dengan kekhawatiran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) yang menyatakan 70 persen dari 4.520 kampus berpotensi mengalami kesulitan pembiayaan. Mulai dari gaji dosen dan karyawan hingga biaya operasional di semester mendatang.
 
Menurut Rerie, data dari APTISI ini juga tidak boleh dianggap remeh, mengingat kampus swasta selama ini telah menjadi bagian penting, bahkan menjadi penopang utama keberlangsungan sistem pendidikan tinggi nasional.
 
Tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, tambah Rerie, di tingkat lembaga pendidikan dasar dan menengah swasta pun membutuhkan perhatian yang sama. Dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pendidikan berkualitas adalah investasi terbesar suatu bangsa.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif