"Sebanyak 105 Pesantren ini akan menjadi role models bagi pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren periode-periode berikutnya. Setelah memulai, maka sudah waktunya melangkah ke fase melembagakan," ujar staf khusus Menteri Agama Hasanuddin Ali dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Usaha Milik Pesantren dikutip dari kemenag.go.id, Kamis, 2 Juni 2022.
Hasanuddin menyebut pesantren-pesantren tersebut telah mendapat pendampingan dari Kemenag. Baik dalam bentuk pelatihan bisnis, penyusunan konsep dan analisis usaha, juga permodalan yang sifatnya stimulan.
Dia mengatakan dalam lima bulan terakhir, 105 pesantren tersebut telah membangun dan menjalankan unit usaha pesantren. Baik rintisan maupun pengembangan dari usaha yang sudah ada.
Rapat Koordinasi ini digelar selama tiga hari pada 30 Mei-1 Juni 2022. Forum ini akan membahas mengenai pilihan bentuk organisasi bisnis yang akan diterapkan oleh masing-masing pesantren.
Dia meyebut pihak kementerian tidak akan mengintervensi bentuk kelembagaan yang akan diterapkan. Pilihan itu akan diputuskan masing-masing institusi sesuai karakteristik pesantren.
"Lembaga atau organisasi bisa dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Koperasi, atau bentuk lainnya. Hal penting yang perlu kami tekankan yakni bentuk dan struktur keorganisasian perlu mempertimbangkan sumber daya manusia serta karakteristik pesantren," tutur dia.
Hasanuddin mendorong pesantren setelah membentuk organisasi bisnisnya untuk merancang rencana strategis jangka panjang. Dia mengatakan setelah terbentuk kelembagaan harus mulai merumuskan dan menetapkan target-target yang lebih besar setidaknya untuk lima tahun ke depan.
"Menjadi seorang entrepreneur itu ibarat menjadi pelari jarak jauh yang membutuhkan daya tahan dan kesinambungan. Daya tahan menghadapi tantangan, kompetisi, dan gelombang perubahan, dengan tetap mengacu pada target-target yang telah ditetapkan," papar Hasanuddin.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur menjelaskan peningkatan kapasitas unit bisnis pesantren menjadi Badan Usaha Milik Pesantren merupakan tahap dari pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren sebagaimana terkonsep dalam Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP).
Waryono ingin manfaat program kemandirian pesantren tidak hanya dirasakan pesantren, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Dia menyebut di tahap ketiga akan menuju fase pembentukan Pesantren Community Economic Hub.
"Jika ekosistem ekonomi ini sudah terbentuk maka kita memiliki satu kesatuan ekosistem ekonomi yang saling terkait dan saling menopang," terang Waryono.
Waryono meyakini peningkatan kapasitas menjadi badan usaha akan membuka akses kepada berbagai peluang seperti peluang pasar yang lebih luas dan peluang modal yang akan membuat pesantren makin berdaya. Selain itu, peningkatan kapasitas menjadi badan usaha akan memastikan adanya pengelolaan yang baik dan memastikan kesinambungan dari usaha yang dilakukan oleh pesantren.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren Basnang Said menyampaikan sejak digulirkan Program Kemandirian Pesantren pihaknya telah menerima laporan tentang progres bisnis yang dikelola. "Rata-rata relatif menggembirakan. Meski begitu, forum ini akan mengevaluasi lebih rinci sejauh mana pesantren berhasil mengembangkan bisnisnya, sekuat apa jejaring usaha yang terbangun baik antar pesantren maupun dengan masyarakat sekitar," ujar Basnang Said.
Forum rapat dimulai dengan sesi pemaparan yang disampaikan pengelola bisnis pesantren tentang perkembangan usahanya. Selanjutnya, forum juga mengagendakan pembahasan draf Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Pesantren yang nantinya akan menjadi landasan kebijakan dan acuan dalam pembentukan BUM-Pes.
Launching pembentukan BUM-Pes dalam agenda Program Kemandirian Pesantren rencananya akan digelar resmi bersamaan peringatan Hari Santri 2022 dan peluncuran Gerakan Satripreneur.
Baca: Kemenag Terima 1.000 Lebih Proposal Program Bantuan Kemandirian Pesantren
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
