"Dana Rp 13,3 miliar sangat kurang," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dalam keterangannya, Kamis 4 Desember 2025.
Menurutnya, Dinas Pendidikan sangat terkendala dengan anggaran untuk penanganan darurat dan rehabilitasi. Sehingga bantuan dari Kemendikdasmen terbilang kecil mengingat kerusakan infrastruktur sekolah yang masif.
"Biaya rehabilitasi satu sekolah yang rusak sedang-berat dapat mencapai miliaran rupiah. Dengan Rp13,3 miliar untuk puluhan kabupaten/kota di tiga provinsi, bantuan ini lebih bersifat simbolis ketimbang solutif,” ujar dia.
Ia menjelaskan saat ini mayoritas sekolah di tiga provinsi tersebut masih terbengkalai dan rusak parah. Banyak sekolah belum dapat digunakan karena belum dibersihkan dari lumpur.
"Layanan pendidikan di ketiga wilayah tersebut mayoritas masih lumpuh. Banyak sekolah tidak mudah dipulihkan, mereka terendam lumpur, roboh, bahkan hanyut terbawa arus," jelas dia.
Sementera itu, ratusan ribu siswa dan guru terdampak banjir. Nasib mereka terkatung tanpa kepastian bisa kembali belajar dengan layak.
"Yang lebih memprihatinkan, meskipun skala kerusakan dan cakupan korban terdampak sangat masif, Presiden belum menetapkan status bencana nasional," ujar Ubaid.
Menurut dia, tidak adanya status bencana nasional membuat lambatnya aliran dana khusus di sektor pendidikan. Padahal, sudah jelas daerah tidak mampu menanggung biaya perbaikan ataupun pemulihan layanan pendidikan tersebut.
"Yang lebih memprihatinkan, meskipun skala kerusakan dan cakupan korban terdampak sangat masif, Presiden belum menetapkan status bencana nasional. Akibatnya proses di lapangan jalan di tempat," kata Ubaid.
Kemendikdasmen turut bergerak memulihkan proses pelaksanaan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kemendikdasmen melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban.
“Atas nama pribadi dan Kemendikdasmen saya menyampaikan rasa belansungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kemendikdasmen telah menyediakan alokasi dana sebesar Rp13,3 miliar untuk bantuan bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Senin, 1 Desember 2025.
Mu’ti menjelaskan Kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah peralatan sekolah dan bantuan lainnya untuk para murid terdampak bencana. Namun, saat ini akses menuju lokasi masih dipulihkan.
Dia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk dapat bergotong-royong membantu para korban terdampak bencana. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memastikan para korban terdampak bencana dapat ditangani dengan baik.
“Ketika data akurat sudah terkumpul, berikutnya kita bisa menyusun langkah-langkah untuk bagaimana agar pembelajaran bisa dilakukan. Seperti melakukan pendampingan psikososial untuk anak-anak dan memprioritaskan sekolah terdampak agar mendapatkan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di tahun depan,” ujar Mu'ti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
