Pemerintah Kaji Kuliah Gratis, Mendikti Brian: Kita Butuh Rp183 Triliun per Tahun

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengaku bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah menghitung biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini terkait keinginan Presiden RI Prabowo Subianto menggratiskan biaya kuliah.
 
"Bapak Presiden menggratiskan sebenarnya semua seluruh mahasiswa kami menghitung memang jumlahnya cukup fantastis, Rp183 triliun setiap tahun," kata Brian dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Kamis, 5 Februari 2026.
 
Upaya penggratisan biaya kuliah itu dihitung melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). Terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan kajian untuk membantu biaya pendidikan tinggi.

"Jadi ini yang memang kami sedang juga lakukan kajian-kajian dengan Pak Mensesneg, Kementerian Keuangan dan lain-lainnya termasuk kemungkinan pendekatan-pendekatan lainnya," ungkap Brian.
 
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah dan DPR menyepakati belanja negara Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Defisit anggaran didesain sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Anggaran tersebut akan dikucurkan untuk menjalankan program pemerintah. Setidaknya ada 8 agenda prioritas APBN 2025, berikut rinciannya:

8 Agenda Prioritas APBN 2026

1. Ketahanan pangan: Total anggaran Rp164,7 triliun

Program terkait meliputi swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, dan kesejahteraan petani serta nelayan.

2. Ketahanan energi: Total anggaran Rp402,4 triliun

Program terkait meliputi peningkatan lifting minyak dan gas (migas), melakukan percepatan transisi energi serta stabilisasi harga.

3. Makan Bergizi Gratis (MBG):  Total anggaran Rp335 triliun

Program terkait upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita serta memberdayakan UMKM atau ekonomi lokal. Program ini ditargetkan menjangkau di 82,9 juta penerima terdiri dari 71,9 juta siswa, 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.

4. Pendidikan bermutu: Total anggaran Rp769,1 triliun

Program terkait meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa kesejahteraan guru, dosen, tenaga pendidik, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
   

5. Kesehatan berkualitas: Total anggaran Rp244 triliun

Program terkait meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit.

6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM

Program terkaitnya meliputi 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.

7. Pertahanan semesta

Program terkait di dalamnya meliputi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan memberdayakan industri strategi nasional kesejahteraan prajurit.

8. Akselerasi investasi dan perdagangan global

Program terkait di antaranya Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi serta perkuat investasi produktif dan rantai pasok global.
 
Dalam delapan daftar itu, pendidikan menjadi salah satu prioritas besar di APBN 2026. Anggarannya sebesar Rp769,1 triliun dan jadi yang terbesar sepanjang sejarah yang dialokasikan untuk sejumlah program. Berikut rinciannya:

Program Prioritas Pendidikan 2026

1. Kesejahteraan Guru dan Dosen: Rp178,7 triliun
2. Bantuan Operasional Sekolah: Rp64,3 triliun
3. Program Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun
4. KIP Kuliah dan Bidikmisi: Rp17,2 triliun
5. Program Indonesia Pintar (SD, SMP, SMA): Rp15,5 triliun
6. LPDP: Rp11,07 triliun
7. Sekolah Unggul Garuda: Rp3 triliun. 

Di samping itu, dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun.
 
Adapun belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693,0 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.639,2 triliun.
 
Dengan postur ini, keseimbangan primer tercatat defisit Rp89,7 triliun. Defisit tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News