Informasi ini sontak memicu kekhawatiran besar di kalangan pengelola sekolah swasta yang selama ini mengandalkan dukungan dana operasional dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dalam pernyataannya, Maulana menjelaskan bahwa keputusan berat tersebut diambil lantaran adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta beban tunggakan yang dialami Pemprov Jabar.
Sebelumnya, bantuan ini disalurkan melalui skema dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Meski ada wacana bahwa bantuan akan kembali dianggarkan pada perubahan anggaran 2026, pihak DPR mengungkapkan keraguan yang cukup besar mengingat sifat anggaran perubahan yang tidak pasti.
Maulana menyayangkan kebijakan ini dan berpendapat bahwa jika terjadi efisiensi anggaran akibat tunggakan, seharusnya yang dipangkas adalah pekerjaan fisik yang berkaitan dengan dengan bantuan tersebut bukan bantuan pendidikan untuk sekolah swasta.
Klarifikasi Gubernur Jawa Barat
Di tengah kekhawatiran tersebut, muncul klarifikasi yang meluruskan bahwa kebijakan baru ini bukanlah penghapusan bantuan, melainkan perubahan mekanisme.Melalui akun Instagram @humas_jabar, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa bantuan pendidikan untuk sekolah swasta sebenarnya tidak dihapus, namun cara pemberiannya dialihkan agar lebih tepat sasaran.
Perubahan Mekanisme, dari Yayasan ke Siswa
Jika sebelumnya bantuan pendidikan disalurkan melalui sekolah atau yayasan di bawah skema BPMU, kini dalam kebijakan terbaru bantuan tersebut akan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.Dengan mekanisme baru ini, siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di swasta justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seluruh biaya pendidikan siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Jabar.
Tak hanya membebaskan biaya SPP, bantuan ini juga mencakup kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah gratis, sepatu, hingga buku pelajaran.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi para siswa di Jabar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah berharap dengan adanya mekanisme beasiswa ini, anggaran pendidikan benar-benar diberikan dan dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Dengan demikian, bantuan pendidikan untuk sekolah swasta di Jabar tidak hilang. Justru semakin kuat dan berpihak kepada masyarakat miskin. (Talitha Islamey)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News