Adapun besaran bantuan yang seharusnya diterima sekolah swasta kini menjadi Rp0 (nol rupiah). Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama pengelola sekolah swasta di Jawa Barat.
"Bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tahun 2026 pada akhirnya dengan berat hati saya sampaikan itu Rp0 (nol rupiah)," kata Maulana dikutip dari akun Instagram pribadinya, @kangmaulanayusuf, Rabu, 28 Januari 2026.
Sebelumnya, bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta berbentuk dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Kemudian rencananya, BPMU tersebut akan diubah menjadi beasiswa personal maupun beasiswa operasional sekolah.
Namun, pada faktanya bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta tahun 2026 tetap Rp0. Keputusan ini disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah usai mengikuti rapat dengan mitra Komisi V Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Alasan Pencabutan Bantuan
Maulana mengatakan bahwa alasan pemerintah provinsi mencabut bantuan kepada sekolah swasta karena berkurangnya anggaran akibat pemotongan dari pusat. Selain itu, adanya tunggakan juga menjadi salah satu faktor penyebab penghapusan bantuan ini."Alasan pemerintah provinsi mencabut bantuan kepada sekolah swasta itu, karena berkurangnya, karena pemotongan anggaran dari pusat atau sekalipun karena ada tunggakan," ungkapnya.
Anggota DPRD ini menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, jika ada tunggakan pemerintah provinsi, seharusnya yang dikurangi adalah pekerjaan fisik yang berkaitan dengan tunggakan tersebut, bukan bantuan untuk sekolah swasta.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kabar baik bahwa bantuan untuk sekolah swasta kemungkinan akan dianggarkan dalam perubahan anggaran 2026. Namun, Maulana meragukan kemungkinan tersebut.
"Kita yang ada di komisi 5 sangat meragukan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anggaran perubahan adalah anggaran yang belum pasti," beber Maulana.
Meskipun demikian, Maulana berharap ada arah kebijakan lain untuk membantu memperbaiki pendidikan yang ada di Jawa Barat, termasuk melalui sekolah-sekolah swasta. Penghapusan bantuan ini tentu menjadi pukulan berat bagi sekolah swasta yang selama ini mengandalkan dukungan dari pemerintah provinsi untuk operasional pendidikan. (Bramcov Stivens Situmeang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
