Mendikbud, Nadiem Makarim saat meluncurkan program 'Kampus Merdeka'. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Mendikbud, Nadiem Makarim saat meluncurkan program 'Kampus Merdeka'. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Nadiem Luncurkan Kebijakan 'Kampus Merdeka'

Pendidikan Pendidikan Tinggi Kebijakan pendidikan
Ilham Pratama Putra • 24 Januari 2020 16:32
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan baru bertajuk "Kampus Merdeka". Program ini merupakan kebijakan Nadiem di bidang Pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan dari "Merdeka Belajar" yang pernah diluncurkan Desember 2019 lalu.
 
Terdapat empat penyesuaian kebijakan dalam "Kampus Merdeka" yang menjadi konsep "Merdeka Belajar". Nadiem menyebut, kini sudah tak ada halangan lagi dalam melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka.
 
"Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan. Hanya mengubah peraturan menteri. Tidak sampai ke peraturan pemerintah ataupun undang-undang," kata Nadiem di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebijakan pertama adalah memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Hak itu diberikan jika PTN dan PTS telah memiliki akreditasi A dan B.
 
"Selain itu telah melakukan kerja sama dengan organisasi kelas dunia, industri kelas dunia, BUMN, BUMD, maupun universitas yang masuk dalam 100 universitas top dunia (QS Top 100 World Universities)," ujar Nadiem.
 
Nadiem menjelaskan, bahwa kerja sama dengan organisasi itu bakal mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian akan ada juga kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
 
"Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan," ujar mantan bos Gojek ini.
 
Dalam kebijakan ini, untuk seluruh prodi baru akan dimodali dengan akreditasi C. Sementara itu, kebijakan otonomi pembukaan prodi baru ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.
 
Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua, adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat. Re-akreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.
 
Sistem akreditasi sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Masa akreditasi tetap berlaku selama lima tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.
 
"Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun," tutur Nadiem.
 
Nantinya, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 
Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas . Laporan penurunan kualitas bisa saja datang pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi tersebut.
 
Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.
 
Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Dalam delapan semester masa perkuliahan, mahasiswa berhak mendapat tiga semester untuk kegiatan di luar program studi.
 
"Contoh magang, mengajar, penelitian, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, studi atau proyek indpenden," jelas Nadiem.
 
Dia mengatakan hal ini bukanlah paksaan buat mahasiswa. Tapi perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan itu.
 
Mahasiswa juga dapat mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di prodi lain, di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Namun untuk hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.
 
Nadiem meminta nantinya, setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan atau program yang disetujui oleh rektornya.
 
Nadiem menerangkan, bahwa paket kebijakan "Kampus Merdeka" ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk pendidikan tinggi. Dia berharap ini menjadi tahap awal untuk melepaskan belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif