Menurut Halim, tugas akhir membuat skripsi dapat dibuat lebih fleksibel. Salah satunya agar dapat mengganti skripsi dengan kerja praktik lapangan selama empat bulan.
"Praktik di lapangan ini diisi kegiatan memberikan pendampingan terhadap pembangunan di desa," kata Halim, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meluncurkan Program Kampus Merdeka. Program ini rencananya akan diluncurkan besok, Jumat, 24 Januari 2020 di Gedung D Kemendikbud, Senayan, Jakarta.
Dalam program Kampus Merdeka ini, Nadiem akan memberikan pilihan kepada mahasiswa, yakni selama tiga semester dan minimal dua semester untuk bisa mengambil program di luar kampus. "Misalnya magang di NGO, kerja sama riset, atau magang kerja untuk mendampingi kepala desa," terang Halim.
Dalam hal ini, selama satu semester tetap dihitung 20 SKS. Sehingga mahasiswa diperbolehkan memilih tetap kuliah atau mengganti kurikulum dengan cara praktik kerja di lapangan.
"Kementerian Desa menyambut baik dan akan menindaklanjuti program ini (Kampus Merdeka) untuk membahas secara detil," ujarnya.
Sebelumnya juga diberitakan, pertemuan antara Halim dan Nadiem tersebut membahas sejumlah permasalahan-permasalahan desa di bidang pendidikan. Salah satunya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa, yang sebagian besar belum memperoleh gelar sarjana.
“Jabatan kepala desa maksimal 3 kali dan satu periode 6 tahun. Seorang kepala desa yang baik, bisa menjabat selama 18 tahun, dan masih banyak mereka belum sarjana,” ujar Menteri Halim usai pertemuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
