"Nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Nah tapi sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa ya tunggu sampai kami umumkan," kata Mu'ti usai Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Mu'ti menuturkan selama ini evaluasi hasil belajar di Indonesia memiliki banyak macam. Salah satu sistem evaluasi hasil belajar untuk penentu kelulusan siswa bernama Ujian Penghabisan.
"Pernah juga kita punya namanya Ujian Nasional atau Ujian Negara dan Ujian Sekolah. Nah, Ujian Negara itu kan dilakukan untuk sekolah-sekolah swasta itu dia kemudian ikut Ujian Negara sehingga ijazahnya diakui," papar Mu'ti di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Selain itu, Indonesia pernah memiliki sistem evaluasi belajar EBTA dan EBTANAS. Sistem ini tidak menjadi penentu kelulusan, tapi nilainya dapat digunakan untuk masuk perguruan tinggi.
"Yang itu nanti menjadi patokan dia bisa diterima di sekolah mana, di perguruan tinggi mana karena masing-masing sekolah itu punya standar NEM untuk sekolah ini nilainya berapa dan seterusnya yang memang itu menjadi bagian dari sejarah kita," beber dia.
| Baca juga: Intip Ragam Sistem Evaluasi Siswa di Indonesia, dari Ujian Negara hingga Asesmen Nasional |
Setelah EBTA-EBTANAS ditiadakan, diganti dengan Ujian Nasional. Abdul Mu'ti mengatakan dulu UN menjadi penentu kelulusan.
Setelah dievaluasi, UN tidak menjadi penentu kelulusan. Kemudian, dihadirkan Asesmen Nasional (AN) di era Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Mu'ti mengungkapkan banyak pihak menilai AN belum memadai sebagai sebuah sistem evaluasi. Sebab, AN merupakan hasil sampling siswa suatu sekolah.
"Misalnya waktu kami ketemu dengan tim seleksi nasional masuk perguruan tinggi mereka memerlukan hasil belajar yang sifatnya individual. Sementara, AN itu kan sifatnya sampling. Sehingga apa yang dicapai oleh suatu satuan pendidikan melalui perwakilan murid-muridnya yang disampling itu dianggap sebagai nilai dari sekolah itu," ujar dia.
Berdasarkan sejumlah hal itu, Kemendikdasmen mengadakan kajian terhadap sistem evalusi pendidikan. "Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu termasuk kekhawatiran masyarakat," tutur Mu'ti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
