"Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia,” ujar Mu'ti melalui keterangannya di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Mu'ti menekankan pentingnya kolaborasi kuat antara LKP dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta pemerintah. Kerja sama ini untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Melalui kolaborasi, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). Kemitraan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ungkap dia.
Ia juga memaparkan salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP.
“Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” tutur dia.
| Baca juga: Impian Elyza Dapat Penghasilan Tetap Tercapai Berkat Program Pendidikan Kecakapan Kerja |
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, mengatakan LKP merupakan mitra kementerian untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. LKP berperan penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
“Saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan ini, yang diharapkan memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Tatang.
Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen Vokasi, Nahdiana, juga menyampaikan praktik baik kemitraan LKP. Ini merupakan program prioritas untuk menekan angka pengangguran sehingga lulusan memiliki kecakapan dan dapat terserap ke dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan.
“Sekitar 60 persen para peserta kursus pada umumnya adalah lulusan SMA dan SMK. Hal ini dapat mendukung peningkatan kompetensi lulusan pendidikan formal sehingga lebih siap kerja maupun berwirausaha,” ungkap Nahdiana.
Direktur LKP Karya Duta, Zoelkifli M. Adam, menyampaikan forum kolaborasi ini dapat membuka peluang lebih besar dalam memajukan pendidikan nonformal. “Forum diskusi ini adalah langkah kolaboratif untuk penguatan peran LKP. LKP menjembatani masalah masyarakat, seperti kesempatan belajar untuk ATS, angka pengangguran, dan gelombang PHK,” ujar Zoelkifli.
Senada dengan itu, pemimpin LKP Salon Christie, Mery R. Ch. Mesah, mengungkapkan kemudahan yang diperoleh masyarakat melalui LKP. Menurutnya, sejak ada LKP bidang salon dan kecantikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), anak-anak tidak perlu belajar ke Surabaya atau Jakarta, sehingga bisa menghemat biaya.
“Setiap tahun kami menghasilkan 100 orang lulusan bidang salon kecantikan sesuai dengan hasil uji kompetensi. Dari situ, mereka banyak yang membuka salon dan bekerja di Timor Leste, bahkan dari Timor Leste ada yang mengambil kursus di NTT, tidak perlu ke Surabaya atau Jakarta lagi,” beber Mery.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
