"Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, yang telah mendukung program ini serta menandatangani MoU bersama Mendikbud," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriyat di Kuala Kapuas, Kamis, 11 Februari 2021.
Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas juga bangga karena video dukungan Bupati Kapuas, terpilih bersama 12 video dukungan dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.
Perjuangan untuk mendapatkan program ini, lanjutnya, setelah dirinya bersama 514 Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti seleksi dan sosialisasi secara regional melalui virtual yang dilakukan oleh Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia pada akhir 2020.
Baca: Lolos Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Tak Boleh Pindah Selama 4 Tahun
Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan program kolaborasi Kemendikbud dengan pemerintah daerah yang diikuti oleh lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, SLB baik negeri maupun swasta. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas belajar siswa melalui lima jenis intervensi.
"Kelima intervensi itu adalah pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah, pembelajaran kompetensi holistik, perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah," jelas Suwarno.
Hal ini selaras dengan Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas (PHKC) sebagai program penguatan agar terjadi peningkatan mutu lulusan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, semakin berperannya pemangku kepentingan pendidikan serta implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kapuas ini optimistis Sekolah Penggerak akan mencapai sasaran. Sebab, Kabupaten Kapuas kini telah memiliki sebanyak 26 guru dan pendamping yang telah berproses dalam PSP tersebut.
"Mereka telah berinteraksi berupa lokakarya, pelatihan secara virtual maupun bimtek lainnya selama dua bulan terakhir dari rencana sembilan dengan P4TK IPA Bandung. Sejumlah sekolah juga telah mendapat bimbingan dari HAFECS Hasnur Group Centre yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai pengelola Program Organisasi Penggerak (POP) dalam wilayah kita," paparnya.
Baca: Nadiem: Sekolah Penggerak Bukan Berarti Sekolah Unggulan
Prosedur Sekolah Penggerak dimulai seleksi sekolah, kepala sekolah yang mendaftar dan lulus seleksi. Kriteria sekolah yang dipilih nantinya berdasarkan keterwakilan mutu sekolah dan setiap jenjang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kemendikbud.
Kepala sekolah negeri maupun swasta yang berminat agar lembaga pendidikan yang dipimpinnya masuk sebagai penerima manfaat PSP, diminta segera bersiap-siap.
"Insyaallah setelah sosialisasi, akan segera kami sampaikan berbagai informasi itu kepada kepala sekolah, pengawas maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas untuk ditindaklanjuti," kata Suwarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
