Pendaftaran PPDB di SMAN 1 Depok yang diwarnai keributan antara pihak orangtua dan sekolah, Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno.
Pendaftaran PPDB di SMAN 1 Depok yang diwarnai keributan antara pihak orangtua dan sekolah, Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno.

Zonasi Kisruh di Daerah, Kemendikbud Turunkan Tim

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Intan Yunelia • 19 Juni 2019 08:08
Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Inspektorat Jenderal (itjen) akan menerjunkan timnya ke sejumlah daerah yang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)-nya mengalami kekisruhan. Di antaranya adalah Depok dan Tangerang yang mengalami kisruh sejak hari pertama dan kedua pendaftaran PPDB.
 
“Besok (hari ini) ada tim untuk mengecek daerah-daerah untuk mengamati apakah prinsip-prinsip zonasi sudah dilakukan di PPDB,” kataInspektur Jenderal Kemendikbud,Muchlis R. Luddinkepada wartawan, Selasa sore,18 Juni 2019.
 
Muchlismengindikasikan, bahwa keributan yang terjadi di PPDB sejumlah daerah tersebut tidak murni karena persoalan dalam sistem zonasinya. "Tapi sepertinya ada pihak lintas zonasi yang coba ribut-ribut. Sehingga seolah-olah siswa di dalam zonasinya tidak terakomodasi, begitu kira-kira. Itu yang akan kita cek," ungkap Muchlis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, tim dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini juga akan memastikan bagaimana cara daerah mengakomodir agar semua anak yang ada di dalam zonasitertampung di sekolah terdekat. Sesuai dengan aturan dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018, bahwa sebanyak 90 persen kuota di sekolah harus diseleksi berdasarkan pertimbangan jarak domisili anak ke sekolah (zonasi), jalur migrasi orangtua (5 persen) dan jalur prestasi (5 persen).
 
"Akan dicek ke lapangan, apakah kisruh yang terjadi ini karena prinsip zonasinya, atau karenafairnessyang tidak jalan," terangnya.
 
Baca:Beredar Isu Siswa Diterima Berdasarkan Urutan Mendaftar
 
Menurut Muchlis, pengisian daya tampung sekolah yang berdasarkan zonasi seharusnya dapat diawasi secara transparan.Terutama jika anak masuk dalam zonasi, maka harus bisa masuk ke sekolah terdekat.
 
Namun, kata Muchlis, ia juga menyadari bahwa masih terjaditarik menarik keinginan orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit meskipun sekolah tersebut tidak ada di dalam zonasi domisilinya.Ia mengkritisi prilaku sejumlah orangtua yang melakukan berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit lintas zonasi ini.
 
Baca:PPDB Zonasi Dikeluhkan Wali Murid
 
Di antaranya dengan memaksakan diri menggunakan jalur prestasi. "Kalau yang prestasi betulan itu kita hitung akan masuk di (kuota) 5 persen. Namunkanada kadang kala atas nama prestasi dia masuk ke jalur prestasi," kata Muchlis.
 
Akibatnya,jalur prestasi di PPDB membengkak oleh siswa yang mendaftar dari luar zonasi. "Padahal itu bukan atas nama prestasi. Ini yang bisa terus terjadi di lintas zonasi. Misal saya tinggal di daerah A tapi mau masuk ke sekolah di zona B dengan alasan anak saya berprestasi. Sehingga pendaftar melebihi itu, orang pada ribut. saya khawatir itu yang menimbukkan kisruh perdebatan antara orangtua dan panitia setempat," ujarnya.
 
Sikap orangtua ini juga yang ia sesalkan, mengingat berkali-kali Kemendikbud telah menyampaikan bahwa PPDB dengan sistem zonasi ini pada akhirnya akan menghilangkan favoritisme secara bertahap.
 
"Sehingga distribusi mutu terjadi, distribusi akses terjadi. Pilihannya memastikan setiap anak bisa sekolah," tegas Muchlis.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif