"UI tidak pernah meminta mahasiswa untuk membuat surat perjanjian atau pakta integritas," kata Sekretaris Universitas Indonesia, Agustin Kusumayati dalam forum diskusi ikatan alumni UI melalui YouTube, Senin, 21 September 2020.
Dia mengatakan, satu-satunya surat perjanjian yang dikeluarkan kampus ialah berisi surat pernyataan bagi mahasiswa baru dan bukan seperti lampiran yang beredar. Surat itu diberikan bersamaan dengan proses daftar ulang bagi calon mahasiswa yang diterima di UI.
Agustin pun menegaskan jika pakta integritas yang beredar dan memantik polemik bukan dikeluarkan pihak UI. Edaran pakta integritas itu sempat menuai kontroversi akibat di dalamya mengatur bahwa mahasiswa UI tidak boleh terlibat politik praktis.
"Jadi jelas mahasiswa baru tidak perlu mengisi pernyataan lain kecuali pernyataan yang sudah dibuatnya pada saat dia melakukan registrasi," tegas Agustin.
Kasus ini bakal menjadi bahan evaluasi pihak UI. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Fajar Adi Nugroho, menyebut pengawasan terkait pakta integritas harus lebih ketat. Kasus serupa tak boleh terulang.
"Pakta Integritas lembaga pemerintahan ada mekanisme pengawasan, tapi di pakta integritas ini tidak ada landasan hukum dan mekanisme pengawasannya," kata Fajar.
Baca: Komisi X Bakal Panggil Kampus yang Ospeknya Bermasalah
Selain itu, Fajar juga menyoroti poin-poin terkait kesehatan fisik dan mental pada dokumen pakta integritas itu. Dia tidak ingin UI tercoreng karena poin-poin di dalamnya bertentangan kode etik UI.
Pada poin keterlibatan politik praktis, misalnya, Fajar menilai adanya tafsir yang mengambang. Sehingga dapat menjerat mahasiswa di kemudian hari saat berdemokrasi.
“Kami tetap bepegang teguh pada kebebasan berpendapat yang dimiliki mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas Akademika UI," ungkap Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
