Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi

Dana BOS

Sekolah Diminta Terbitkan RAPBS

Pendidikan Anggaran Pendidikan Dana Bos
Ilham Pratama Putra • 12 Februari 2020 11:08
Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyebut, sudah saatnya sekolah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ada minimal satu kali dalam setahun.
 
Pernyataan ini disampaikan Ferdiansyah merespons kebijakan perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bagian dari episode terbaru kebijakan 'Merdeka Belajar'. Kemendikbud mengeluarkan pokok-pokok kebijakan baru tentang penyaluran dana BOS 2020.
 
Skema pelaporan dana BOS ke depannya akan diperketat. Agar aliran dana yang kini langsung ditransfer ke rekening ke sekolah itu lebih transparan dan akuntabel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setiap tahun harus buat RAPBS melalui e-mail di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing. Karena Dapodik menyangkut jumlah siswa, karena BOS turun tergantung jumlah siswa," kata Ferdiansnyah kepada Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Politisi partai Golkar itu berharap, dengan RAPBS dana yang ada di sekolah bisa lebih transparan dan akuntabel. Dengan RAPBS, dana yang dikucurkan juga bisa dievaluasi.
 
"Targetnya berapa, kurangnya berapa kan bisa dievaluasi di RAPBS. Jadi jangan sekadar kebebasan, karena kalau tidak ada pengawasan dan transparansi kan kurang bagus begitu," ungkap dia.
 
Pihaknya juga bakal mengawasi aliran dana tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin DPR juga bakal melakukan sidak ke sekolah yang menerima BOS maupun menggunakan dana APBN.
 
"Dalam rangka pengwasan. Itu kunci masuknya harus dipahami, jadi setiap lembaga atau perorangan yang menerima APBN, DPR melakukan pengawasan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa memeriksa setiap rupiahnya," jelasnya.
 
Sebelumnya,Kemendikbud kembali menerbitkan episode terbaru kebijakan 'Merdeka Belajar', yakni berisi pokok-pokok kebijakan baru tentang mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020.
 
Pokok kebijakan tersebut terbagi atas empat kebijakan. Keempatnya telah masuk dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020.
 
Kebijakan tersebut di antaranya mengubah skema penyaluran dana BOS yang bakal langsung ke rekening sekolah. "Yang sebelumnya, penyaluran dana ke sekolah dari Kementerian Keuangan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, kini penyaluranya dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah," kata Nadiem di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Februari 2020.
 
Selain itu, penggunaan dana BOS juga bakal dibuat fleksibel dengan menetapkan batas atas penggunaan dana BOS sebesar 50 persen yang dapat untuk membayar gaji guru honorer. Hal itu sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif