"Jika ada yang diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi, bisa melaporkan ke DPRD Surabaya," kata Reni di Surabaya, Sabtu, 26 Juni 2021.
Menurut Reni, memasuki tahun kedua masa pandemi covid-19, kondisi warga Kota Surabaya banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga, minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah negeri pun semakin tinggi.
Sebab, kata dia, masuk SMP Negeri di Surabaya tidak dikenakan biaya. Baik uang gedung maupun SPP, artinya biaya sekolah gratis.
Baca: 4 SMP Negeri di Jepara Kekurangan Siswa
Menyusul pengumuman jalur zonasi SMP Negeri hari ini, Reni mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya transparan dan berintegritas dalam pelaksanaan PPDB. Orang tua siswa, menurut dia, akan legawa anaknya tidak diterima di SMP negeri bila dengan proses yang sesuai.
"Tetapi bila ditemui ada proses yang tidak transparan dan tidak adil tentu akan menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan, semoga hal ini tidak terjadi," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat Surabaya masih memandang sekolah negeri lebih baik dibandingkan sekolah swasta. Walaupun tidak semua dapat dikatakan demikian, banyak juga sekolah swasta yang bagus. Bagi kalangan menengah ke bawah, sekolah negeri dengan biaya gratis menjadi impian warga.
Baca: PPDB SMA/SMK Tahap Satu di Jabar, 137.326 Siswa Diterima
Beberapa pekan terakhir Dispendik Kota Surabaya menyelenggarakan seleksi PPDB. Pengumuman jalur zonasi adalah tahap terakhir dari seleksi secara keseluruhan.
Ada sejumlah jalur seleksi, yakni jalur afirmasi inklusi, afirmasi mitra warga, perpindahan tugas, prestasi (rapor dan lomba), serta zonasi. Informasi mengenai petunjuk teknis juga dimuat di laman resmi ppdb.surabaya.go.id.
"Jangan ada 'jalur siluman', karena itu melanggar ketentuan Perwali dan tidak memberikan rasa keadilan," kata Reni
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
