Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom

Komisi X Minta Pembelajaran Tatap Muka di Januari 2021 Ditunda

Arga sumantri • 24 Desember 2020 12:30
Jakarta: Komisi X DPR pun meminta pemerintah mengkaji ulang rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Januari 2021. Sebab, kasus harian positif covid-19 kian masif dalam sepekan terakhir, dan mencemaskan banyak kalangan.
 
"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran covid-19 yang kian tak terkendali," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020.
 
Dia mengatakan, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi covid-19. Namun, kian meningkatnya jumlah kasus harian positif covid-19 dan penuhnya tingkat hunian rumah sakit, maka rencana pembukaan sekolah dinilai lebih baik ditunda.

"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus covid-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan menginggat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," ujarnya.
 
Baca: Daftar Daerah yang Putuskan Menunda Pembelajaran Tatap Muka
 
Huda mengungkapkan, kasus covid-19 di kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia. Ia menyebut rata-rata kasus covid-19 anak-anak dunia mencapai 8 persen, sedangkan di Indonesia mencapai hingga 11 persen. 
 
Dia memerinci, jumlah kasus covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249 kasus, dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus. Sedangkan, kasus anak meninggal akibat covid-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
 
 

"Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sama dengan tingkat kematian kasus covid-19 pada usia 18-30 tahun dengan rerata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko covid-19 pada anak hampir sama dengan risiko Covid-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," paparnya.
 
Dia mengakui desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa di sejumlah daerah. Kendati demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik. 
 
"Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti," ungkapnya.
 
Baca: Pembelajaran Tatap Muka Beri Risiko Penularan Covid-19
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan.
 
Kerja sama lintas kementerian perlu pula diteruskan agar kendala utama PJJ yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.
 
"Kemendikbud juga bisa mendorong dinas-dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet," ungkapnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AGA)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan