Daftar 10 Provinsi Termiskin di Indonesia, Aceh Jadi Salah Satunya

Jakarta: Kemiskinan masih menjadi isu krusial yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun pemerintah terus menggulirkan berbagai program akselerasi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi tetap terlihat nyata di sejumlah wilayah.
 
Beberapa provinsi bahkan mencatatkan persentase penduduk miskin cukup tinggi dan stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini menjadi semakin menarik perhatian karena sebagian dari provinsi tersebut justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, termasuk potensi tambang berskala besar seperti di Papua. 
 
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut daftar 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia:

10 provinsi termiskin di Indonesia

1. Papua Pegunungan: 30,03 persen
2. Papua Tengah: 28,9 persen
3. Papua Barat: 20,66 persen
4. Papua Selatan: 19,71 persen
5. Papua: 19,16 persen
6. Nusa Tenggara Timur: 18,6 persen
7. Papua Barat Daya: 17,95 persen
8. Maluku: 15,38 persen
9. Gorontalo: 13,24 persen
10. Aceh: 12,33 persen.

Provinsi Papua masih mendominasi daftar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang emas berskala besar. 
 
Kondisi serupa juga terlihat di Aceh. Berdasarkan Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021–2045 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aceh tercatat sebagai provinsi penghasil batubara terbesar ketujuh di Indonesia.

Namun, kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Aceh Tahun 2020, terdapat lima faktor utama penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Aceh, yaitu:

1. Tingginya beban pengeluaran penduduk miskin, baik untuk kebutuhan dasar makanan (seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, makanan/minuman jadi, serta rokok dan tembakau) maupun kebutuhan non-makanan (perumahan, pendidikan, bahan bakar, air, sanitasi, dan pakaian).
2. Rendahnya pendapatan penduduk miskin yang membuat mereka tidak mampu memenuhi standar hidup layak.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang lebih produktif.
4. Tingginya biaya transaksi ekonomi yang dipengaruhi terbatasnya sarana transportasi, minimnya konektivitas antar wilayah, serta mahalnya infrastruktur pendukung produksi.
5. Kenaikan harga kebutuhan pokok strategis, yang ditunjukkan oleh meningkatnya Garis Kemiskinan secara konsisten setiap tahun.

Fenomena ini menunjukkan ketersediaan sumber daya alam saja tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak diiringi oleh pembangunan inklusif, pemerataan ekonomi, serta tata kelola yang efektif. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Syifa Putri Aulia)

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News