Mendikbud, Nadiem Makarim (kedua dari kanan) saat bincang dengan media.  Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Mendikbud, Nadiem Makarim (kedua dari kanan) saat bincang dengan media. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Dana BOS

Nadiem Bantah Kebijakannya Bertentangan dengan KemenPAN-RB

Pendidikan Guru Honorer Anggaran Pendidikan Dana Bos
Ilham Pratama Putra • 12 Februari 2020 19:27
Jakarta:Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim membantah, kebijakan baru dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertentangan dengan KemenPAN-RB. Dalam kebijakan terbaru yang memperbolehkan maksimal separuh dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru dinilai serupa dengan mempertahankan keberadaan guru honorer.
 
Padahal sebelumnya, Kementerian PAN-RB menegaskan, akan menghapuskan sistem tenaga honorer dalam kepegawaian. Salah satunya dengan mendorong alih status honorer menjadi ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
"Kalau saya enggak salah yang penghapusan honorer itu seperti yang disampaikan MenPAN-RB itu (honorer) yang di pemerintah pusat. Bukan di sekolah. Karena itu (guru honorer) memang kewenangan kepala sekolah yang mengangkat dan dinas daerah yang mengontrol sekolah dia," kata Nadiem di Gedung Kemendikbud, Rabu, 12 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nadiem menduga, ada kesalahan persepsi di tengah masyarakat soal penghapusan tenaga honorer tersebut. Penghapusan tenaga honorer itu tidak berlaku bagi guru honorer.
 
Terlebih, saat ini banyak sekali tenaga guru honorer yang mengabdi di sekolah Indonesia. "Itu banyak sekali yang mengabdi. Guru honorer luar bisa. Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan MenpanRB. Kalau enggak salah itu untuk (honorer) di pemerintah pusat. Bukan Pemda, (honorer) itu kewenangan pemerintah daerah," tukasnya.
 
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong tenaga honorer, termasuk honorer K2 untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses ini guna merapikan struktur kepegawaian negara.
 
"Ya untuk perekrutan PPPK, kita lihat dalam masa lima tahun ini untuk dirapikan. Kalau kita enggak berani masalah akan terus muncul," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin 27 Januari 2020.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif