Konferensi ini akan membawa momentum baru dalam perkembangan dialog global terkait peran kebudayaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Suharti mengatakan di Indonesia, kebudayaan adalah salah satu pilar kunci pembangunan nasional. Konstitusi jelas menugaskan Negara Indonesia untuk memajukan budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban internasional.
"Dengan cara menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa," ucap Suharti.
Suharti juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki dua Undang-undang (UU) untuk mengatur perlindungan dan pelestarian warisan budaya takbenda dan benda. UU ini adalah kerangka hukum yang solid untuk pemajuan kebudayaan.
"Banyak yang telah dilakukan untuk pemajuan kebudayaan, tapi belum banyak yang dilakukan untuk mengukur pencapaian yang kita pikir paling penting. Kami sadar kebudayaan memainkan peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan," jelas Suharti.
Baca: Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelestarian Cagar Budaya
Pada 2019, papar Suharti, Indonesia merilis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK ini adalah alat ukur yang kaya dan sensitif-konteks untuk mengukur dampak kebijakan dan intervensi budaya. IPK ini terdiri dari tujuh dimensi, yaitu ekonomi kebudayaan, pendidikan, ketahanan sosiokultural, warisan kebudayaan, kebebasan berekspresi, literasi budaya, dan kesetaraan gender.
Suharti juga menyampaikan, pada 2020, pemerintah Indonesia telah membuat Culture Endowement Fund yaitu dana perwalian kebudayaan seperti yang dimandatkan pada UU Pemajuan Kebudayaan. Ini guna mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan seperti seni dan tradisi, juga film dan pameran.
"Dengan aksi bersama ini, maka kita membuat pembangunan berkelanjutan menjadi kenormalan baru, sebuah langkah keluar dari pandemi, krisis iklim, dan kesenjangan sosial dengan waktu bersamaan," ujar Suharti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
