Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Foto: Istimewa
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Foto: Istimewa

Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Percepat Proses RUU TPKS Jadi UU

Citra Larasati • 12 Desember 2021 11:37
Jakarta:  Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus diakselerasi untuk menjadi Undang-Undang.  Hal ini mendesak, merespons terungkapnya sejumlah kasus kekerasan seksual di sejumlah lembaga pendidikan di Tanah Air.
 
"Keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai aksi kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, baik yang umum mau pun yang berlatar belakang agama. Para pemangku kepentingan harus segera bertindak agar kasus pelanggaran HAM ini segera berakhir," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 12 Desember 2021.
 
Sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap peserta didik terjadi di sejumlah lembaga pendidikan di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Cilacap, Jawa Tengah dan sejumlah daerah lainnya.  Menurut Rerie, sapaan akrabnya, yang sangat memprihatinkan adalah sejumlah kasus tersebut menyisakan puluhan korban anak-anak yang terdampak secara fisik dan kejiwaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kekerasan seksual terhadap anak, jelas Rerie, adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan berdampak menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.  Kekerasan seksual terhadap anak secara nyata melawan konstitusi kita yang mengamanatkan agar setiap warga mendapat perlindungan sepenuhnya dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.
 
Baca juga:  Nadiem: Angka Kekerasan Seksual Meningkat di 2021, Capai 2.500 Kasus
 
Para pemangku kepentingan, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mempercepat proses lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Ini sebagai salah satu instrumen untuk mencegah terus berulangnya tindak kekerasan seksual yang sudah mengancam masa depan generasi muda di Tanah Air.
 
Karena, tegas Rerie, melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman kekerasan, termasuk ancaman dari tindak kekerasan seksual, merupakan amanat konstitusi yang wajib diprioritaskan untuk segera diwujudkan.  "Semua pihak, baik yang berwenang di eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kewajiban untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut," pungkas Rerie.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif