Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meragukan hal itu. Sebab, dari hitung-hitungannya kenaikan gaji ini akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).
Satriwan membuat simulai anggaran yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk membayar gaji dan tunjangan guru berdasarkan pernyataan Prabowo. Dia mengambil rata-rata gaji pokok guru ASN sebesar Rp3 juta.
Apabila mendapatkan tambahan satu kali gaji pokok, maka setiap guru mendapatkan gaji Rp6 juta. Saat ini, total guru ASN di Indonesia sebanyak 1,3 juta.
| Baca juga: FSGI Desak Pemerintah Luruskan Soal Kenaikan Gaji Guru |
"Itu angkanya akan Rp46 triliun lebih untuk satu tahun. Belum lagi dengan tunjangan sertifikasi. Ini rasa-rasanya tidak mungkin karena akan membebani anggaran APBN," kata Satriwan kepada Medcom.id, Senin, 2 Desember 2024.
Dia menyebut angka Rp46 triliun bisa bertambah karena guru yang sudah sertifikasi bakal mendapat tunjangan. "Berarti hampir Rp100 triliun anggaran APBN akan terkuras hanya untuk memberikan gaji dan tunjangan sertifikasi bagi guru PNS," tutur dia.
Satriwan meyakini dengan angka itu, kenaikan gaji tidak dapat dilakukan. Sebab, APBN tak sanggup menanggung beban tersebut.
"Rasa-rasanya APBN kita tidak mampu membuktikannya nanti. Karena anggaranya akan sangat jumbo, akan terkuras Rp100 triliun kurang lebih," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
