Jakarta: Pemerintah telah menyetujui program vaksinasi gotong royong berbayar secara mandiri. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) berharap sekolah tidak ikut-ikutan memperjualbelikan vaksin. Celah vaksin diperjualbelikan untuk anak melalui sekolah mungkin saja terjadi, di tengah lambatnya distribusi vaksin dari pusat ke daerah dan ke sekolah.
"Jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksinasi bagi anak-anaknya," kata Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, dalam konferensi pers daring Survei Nasional P2G, Minggu, 11 Juli 2021.
Kekhawatiran itu muncul karena pada saat yang bersamaan pemerintah membuka program vaksinasi covid-19 kepada anak. Yakni vaksinasi covid-19 gratis yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah dari 12-17 tahun.
Karenanya Satriwan meminta kepastian agar untuk anak sekolah, vaksinasi tetap gratis. Jangan sampai ada celah vaksin dijual kepada anak-anak.
"Kami meminta kepastian, jaminan dari negara dari pemerintah untuk menyediakan vaksin secara gratis bagi anak-anak Indonesia dari usia 12 sampai 17 tahun," terangnya.
Baca juga: Survei: Masyarakat Berpendidikan Tinggi Paling Banyak Menolak Vaksinasi
Celah penjualan vaksin itu diprediksikan berpotensi ketika hambatan distribusi vaksin terjadi di lapangan. Penyaluran vaksin yang tidak lancar ke daerah dan sekolah, dan keinginan orang tua agar anaknya cepat-cepat divaksin semakin membuka ruang perdagangan vaksin untuk anak.
"Jangan sampai nanti masalah distribusi yang mengalami hambatan di daerah, akhirnya sekolah-sekolah berinisiatif mengadakan vaksinasi mandiri tapi berbayar," tutupnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
