Tak jarang, kampus kurang mengawasi jalannya MSIB. Sehingga, hal itu justru membuat kualitas pendidikan menjadi amburadul.
"Itu salah satu yang membuat kualitas pendidikan itu amburadul," kata dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Menurutnya, program itu tidak mengatur jelas magang yang dapat diikuti mahasiswa. Sehingga, mahasiswa asal mendaftar pada industri yang tersedia di program tersebut.
"Yang mahasiswa ilmu politik seharusnya dia kan belajar politik dia magang itu di DPR, KPK, Istana magangnya. Ini malah bisa di pabrik seng, ini bagaimana kalau kita kasih 20 SKS ini bisa jadi masalah," kata dia.
Chusnul menilai program MBKM memiliki masalah kompleks mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga administrasinya. "Regulasinya, aturan, dan implementasinya ini perlu revolusi dalam membedah kembali ini semua," tutur dia.
Dia menilai dalam merancang program MSIB, pemerintah selalu berorientasi mencetak buruh. Sehingga, ada anggapan yang penting mahasiswa bisa bekerja di industri.
"Yang penting dia di pekerjaan. Ini yang menjadi isu. Karena itu saya juga salah satu dosen yang tidak memberikan tanda tangan untuk mahasiswa mengikuti magang Kampus Merdeka itu," tutur dia.
| Baca juga: Cerita Dhia, Alumni FMIPA UGM yang Magang di Microsoft Indonesia |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
