Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, Muhammad Hasbi saat ditemui Medcom.id di ruang kerjanya, Medcom.id/Citra Larasati.
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, Muhammad Hasbi saat ditemui Medcom.id di ruang kerjanya, Medcom.id/Citra Larasati.

Penguatan PAUD, Wajib Belajar Kini 13 Tahun

Pendidikan Wawancara Khusus Pendidikan
Citra Larasati • 16 Maret 2019 17:55
Jakarta: Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-lah Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) yang tengah gencar ditanamkan pemerintah bermula. Sebab mendidik anak di usia PAUD seperti menulis di atas batu, lebih mudah terpatri.
 
Sedangkan semakin tua usia anak diperkenalkan pendidikan karakter, maka layaknya menulis di atas air, sebuah hal yang cenderung sia-sia.Untuk itu, memperkuat dan merevitalisasi keberadaan PAUD di dunia pendidikan nasional sama dengan berinvestasi di hulu.Sebab hulu yang baik akan membawa kebaikan pula hingga ke hilir.
 
Bagaimana perkembangan kebijakan PAUD terbaru dan masa depan PAUD di Indonesia, berikut petikan wawancara khusus denganDirektur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, Muhammad Hasbiyang ditemuiMedcom.iddi ruang kerjanya:

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



T: PAUD sekarang masuk dalam standar pelayanan minimum, bagaimana Anda menjabarkan kebijakan baru ini?
 
J: Artinya setiap Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyediakan layanan PAUD sebagai salah satu layanan dasar wajib yang menjadi hak warga masyarakat. Masuknya PAUD dalam standar pelayanan minimum bidang pendidikan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan layanan PAUD. Dimulai dari ikutnya Indonesia menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Di sana disebutkan bahwa sebelum tahun 2030 negara wajib menyiapkan akses terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklsuif dan berkesetaraan.
 
Sejak itu banyak terobosan yang kami lakukan untuk menindakalanjuti hal tersebut. Termasuk Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian melalui PP nomor 2 tahum 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam PP itu Pemda wajib menyediakan layanan PAUD, untuk mereka yang akan masuk pendidikan dasar, minimal satu tahun sebelumnya. Secara filosofis, wajib belajar (wajar) tidak lagi 12 tahun tapi minimal 13 tahun.
 
Sebagai tindak lanjut itu, Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Diatur tiga hal, apa yang diperoleh peserta didik, memperoleh hak mendapatkan minimal satu set pinsil gambar dan enam buah buku gambar dalam satu semester. Jadi satu tahun anggaran dapat dua set.
 
Dua hal lain, Pemda wajib menyiapkan satuan pendidikan agar memenuhi Standar Nasional PAUD. Setiap Pemda wajib menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai UU. Yakni sarjana jurusan PAUD atau Psikologi yang dilengkapi sertifikat kompetensi di bidang PAUD.
 
Baca:Bongkar Pasang Personel di Daerah Ganggu Performa Anggaran
 
Untuk memperkuat layanan PAUD berkualitas di daerah, Pemda diharapkan secara bertahap mendorong semua Satuan Pendidikan agar memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Kewenangan mengatur layanan PAUD ada di tangan Pemda, sehingga pusat hanya sebatas mengeluarkan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi. Upaya pusat adalah mendorong agar semakin banyak satuan yang terakreditas.
 
Untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kondisi khusus, Pemerintah Pusat menyediakan program afirmasi. Program ini ditujukan untuk membantu Pemda maupun satuan PAUD yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan dan juga mereka yang berada di daerah marjinal agar mampu menyediakan layanan PAUD yang berkualitas.
 
T: Ada berapa pendidik PAUD yang sudah sesuai kualifikasi S1?
 
J: Data terakhir, kita punya tidak kurang dari 514 ribu Pendidik PAUD. Tidak kurang dari 60 persen dari mereka masih berpendidikan SMA sederajat, dan hanya kurang dari 40 persen yang berkualifikasi S1 atau lebih tinggi. Saya pikir harus ada sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pendidik PAUD, karena adanya keterbatasan anggaran dan SDM
 
Pemerintah Pusat telah menyiapkanCrashprpgram, sebagai respon atas rendahnya kualifikasi Pendidik PAUD. Tahun ini, 24.000 Guru PAUD berkualifikasi SMA menerima peningkatan kompetensi melalui Diklat Guru Pendamping Muda Level 3.
 
Di samping itu, 300 Guru TK telah menerima beasiswa S1 dan 1.640 Guru TK menerima bantuan peningkatan kualifikasi. Ini belum termasuk upaya yang dilakukan oleh setiap kabupaten/kota melalui berbagai skema diklat, magang, beasiswa, dan mekanisme pengembangan kompetensi yang lain.
 
T: Apa saja kelebihan anak yang mengikuti PAUD satu tahun sebelum masuk SD?
 
J: Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD memiliki prestasi akademik yang lebih baik, angka DO (drop out) yang lebih tendah, dan angka mengulang lebih yang lebih rendah. Masa depan mereka juga lebih baik. Kami terus mendorong agar Pemda mulai mengimplementasikan kebijakan wajib ikut PAUD pra SD. Minimal mereka mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda).
 
T: Bagaimana respons daerah soal ini, seberapa banyak yang berkomitmen?
 
J: Sampai 2018 kemarin, sudah ada 90 Pemda yang telah mencanangkan komitmen wajib ikut PAUD satu tahun pra SD.
 
T: Target ke depan terkait program ini apa?
 
J: Untuk 2019 ditargetkan 63 lagi kabupaten/kota mengelurkan Perbup atau Perda Penuntasan Wajib ikut PAUD satu tahun pra SD, dan kita targetkan di akhir RPJMN 2020-2024 nanti semua kabupaten kota telah mengimplementasikan kebijakan ini.
 
T: Adakahrewarddanpunishmentyang diberikan terkait kebijakan ini?
 
J: Sebenarnya telah diatur sanksi bagi Pemda yang tidak menyediakan layanan dasar wajib bagi masyarakat, mulai dari sanksi administratif berupa teguran sampai maksimal pemberhentian kepala daerah. Tapi kita harapkan tidak perlu terjadi seperti itu.
 
Baca:Tak Sekadar "Membawa" Inggris ke Indonesia
 
Kesadaran Pemda untuk menyediakan layanan PAUD berkualitas di daerahnya perlu kita dorong terus. Jika pun terjadi, Legislatif berhak memanggil eksekutifnya untuk mempertanyakan kenapa layanan dasar tidak optimal. Ini "angin segar" bagi PAUD.
 
T: Bagaimana perbandingan program PAUD di negara-negara lain?
 
J. Kita ambil contoh saja di Thailand, PAUD sudah wajib sejak usia tiga tahun, sehingga di sana wajib belajarnya sudah 15 tahun. Di berbagai negara, PAUD telah menjadi pondasi kebijakan pendidikan untuk membangun masa depan lebih baik. Bahkan sekarang kita galakkan pendidikanprenatal(sebelum lahir). Sebab bicara tentang pengembangan anak usia dini itu juga harus sudah dilakukan sejak masa prenatal.
 
T: Tentu saja program PAUD satu tahun pra SD ini harus dibarengi dengan kurikulum yang baik, bagaimana kesiapan kurikulum PAUD itu sendiri?
 
J: Kita telah memiliki kurikulum PAUD 2013. Kurikulum ini memuat 6 aspek dalam diri anak yang akan dikembangkan oleh Pendidik PAUD dalam proses pembelajaran, yaitu: moral/agama, fisik/motorik, kognitif, bahasa, seni dan sosial emosional. Namun demikian, diperlukan diversifikasi kurikulum untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat eksponensial, serta perkembangan kekinian masyarakat yang sangat dinamis.
 
Bentuk diversifikasi yang telah kami lakukan antara lain menyusun muatan Pendidikan kebencanaan, Pendidikan sosial dan finansial, Pendidikan kemaritiman dan Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan bagi anak usia dini, dalam rangka memperkaya kurikulum PAUD 2013.
 
T: Ada berapa daerah, terutama desa yang belum memiliki PAUD?
 
J: Jumlah desa di Indonesia saat ini tidak kurang dari 83.000 desa. Sedangkan desa yang sudah memiliki PAUD baru berkisar 75 persen atau sekitar 62 ribu desa. Masih ada 21 ribu desa yang belum memiliki PAUD.
 

T: Secara garis besar, karakter desa seperti apa yang belum memiliki PAUD?
 
J: Karakternya memang spesifik. Pertama desa yang tertinggal, desa yang jauh dari akses transportasi, teknologi; kedua, desa yang ada di daerah-daerah terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga; dan yang ketiga adalah desa terluar, yaitu desa yang terletak di wilayah paling luar di sebuah wilayah administratif pemerintahan kabupaten/kota. Karakter desa seperti inilah yang memungkinkan desa itu belum punya PAUD.
 
T: Terobosan untuk masalah tersebut apa?
 
J: Bagi desa di daerah yang saya jelaskan di atas, kita menyiapkan skema bantuan Unit Gedung Baru (UGB) di daerah 3T. Kemudian kita melakukan pendekatan agar guru-guru di daerah tersebut menguasai kurikulum PAUD 2013. Sekolah-sekolah PAUD yang rusak kita rehabilitasi. Kita memberikan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE). Di samping itu, kita mendorong agar Desa memanfaatkan alokasi dana desa untuk meningkatkan akses terhadap PAUD.
 
T: Bagaimana PAUD menyambut tahun ajaran baru?
 
J: Kita terus menata kelembagaan PAUD. Bagaimana agar semua satuan PAUD yang ada di indonesia melakukan pendaftaran di pangkalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas. Nanti kalau semua satuan PAUD terdaftar, akan mudah mengoneksikan dengan sistem zonasi. Kalau sekarang kan sistem zonasi sudah mulai dibahas di jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
 
T: Menyambut PPDB, dikhawatirkan masih banyak sekolah yang mewajibkan siswa bisa Calistung (baca, tulis hitung), bagaimana pemerintah memberi pemahaman soal ini?
 
J: Berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, pasal 9 disebutkan, bahwa penguasaan Calistung itu hendaknya dilakukan dalam konteks bermain. Tidak boleh dipaksakan dengan menggunakan pendekatan skolastik.
 
Selain itu, mengajarkan calistung menyalahi proses tumbuh kembang anak. Anak baru siap mempelajari calistung itu setelah berumur enam tahun. Namun di tengah masyarakat ada fenomena di mana anak usia enam tahun ke bawah telah dipaksakan untuk menguasai kemampuan calistung, baik oleh guru maupun orangtua.
 
Oleh karena itu, kami terus mengimbau agar orangtua dan satuan pendidikan menghentikan praktik pengajaran calistung secara skolastik yang dapat merugikan tumbuh kembang anak. Kami telah mengeluarkan edaran dirjen tentang larangan calistung bagi anak usia dini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan keluar edaran mendikbud untuk hal yang sama.
 
T: Lalu bagaimana mengenalkan angka dan huruf kepada anak?
 
J: Prinsipnya, anak seyogyanya belajar melalui bermain. Anak-anak bisa mengenal huruf, angka, kata dengan berbagai cara, tidak harus dengan pendekatan klasik sebagaimana orang dewasa belajar.
 
Pendekatan belajar melalui bermain akan mengantar anak untuk mengenal huruf, angka dan kata secara perlahan tanpa memberi tekanan dan stres yang berlebihan dan tanpa mengurangi kenikmatan mereka untuk bermain.
 
Ke depan, perlu ada diskusi dengan jenjang pendidikan dasar untuk menyambung komunikasi antara PAUD dan pendidikan dasar, sehingga perpindahan anak dari jenjang PAUD ke jenjang pendidikan dasar dapat berlangsung secara baik tanpa turbulensi bagi anak.
 
T: Beberapa waktu belakangan, masyarakat juga sering mendengar istilah PAUD Holistik Integratif, bagaimana konsepnya?
 
J: PAUD holistik integratif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memenuhi seluruh kebutuhan esensial anak. Holistik artinya lima kebutuhan esensial anak usia dini terpenuhi secara simultan, yaitu: gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan.
 
Integratif maksudnya pemenuhan kebutuhan esensial tersebut dilakukan secara sinergis oleh semua pihak yang berkepentingan, misalnya Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, Kemen PP-PA, dan lainnya.
 
Sampai dengan tahun 2018, kami telah mendampingi sekitar 50 satuan dalam mengimplementasikan PAUD Holistik Integratif. Ke depan dalam RPJMN 2020 – 2024, kita targetkan semua satuan PAUD telah mengimplementasikan pendekatan Holistik Integratif
 
T: Bagaimana pemerintah mengintegrasikan data PAUD di seluruh Indonesia?
 
J: Integrasi data PAUD di Indonesia menjadi penting, karena penyelenggaraan layanan PAUD itu ada di beberapa Kementerian dan Lembaga. PAUD ada di Kementerian Agama, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan dan sebagainya.
 
Kita berharap memiliki satu gerbang data. Jadi meski PAUD dikerjakan banyak pihak, tapi ada informasi yang terintegrasi. Contohnya, Dapodik Kemendikbud bisa terhubung dengan Education Management Information System (EMIS) di Kemenag. Karena di Kemenag ada data Raudhatul Athfal (RA). Integrasi data ini akan memberikan keuntungan dalam memberikan layanan PAUD berkualitas bagi anak usia dini kita.
 
T: Kenapa harus terintegrasi juga dengan masyarakat?
 
J: Karena biasanya anak-anak berada di satuan PAUD jam 08.00-12.00 WIB. Sisanya di pelukan orangtuanya. Maka apa yang diterima anak di satuan PAUD harus dilanjutkan di rumah.
 
Untuk itulah sangat penting membangun komunikasi antara satuan PAUD, orangtua dan masyarakat. Komunikasi yang terbangun baik di antara ketiganya akan menopang proses penanaman karakter baik kepada anak.
 
Di PAUD-lah Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) bermula. Ada pepatah, mendidik anak di usia PAUD seperti menulis di atas batu. PAUD itu sama dengan kita berinvestasi di hulu. Karena hulu yang baik akan membawa kebaikan sampai ke hilir.
 
T:Oh iya,apa kabar Bunda PAUD kita?
 
J: Kabar baik, Bunda PAUD kita telah memainkan peran penting dalam perkembangan PAUD di Indonesia. Kita akan memperkuat dan memantapkan peran Bunda PAUD sebagai agen penggerak PAUD di daerah masing-masing.
 
Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita akan mengundang seluruh Bunda PAUD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dan memantapkan pemahaman serta menyusun rencana aksi menuju PAUD yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan di daerah masing-masing. Rencana aksi tersebut akan kita evaluasi dan sampaikan ke masyarakat untuk menegaskan peran penting mereka dalam pembangunan PAUD di Indonesia.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif