Jakarta: Tiga poin rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar diyakini dimaknai berbeda oleh senior partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu. Para senior Partai Golkar diklaim sudah mengetahui arah rekomendasi itu.

"Tapi kita sebagai orang-orang seperti senior saya, dia baca saja oh ini, dia tahu arahnya mau kemana. Nah itu saya perjelas supaya tidak perlu ada lagi mereka-reka," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Pada kesempatan sebelumnya, Ridwan menyebut bahwa ada upaya evaluasi Musyawarah Nasional (Munas) 2019. Kemudian, terbuka peluang mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Ridwan melanjutkan rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang menghasilkan tiga poin itu sejatinya dibicarakan matang berjam-jam. Sementara, keputusan hanya diketok tidak lebih dari 15 menit.

"Saya katakan tiga jam kita rapat untuk menyimpulkan tidak lebih dari 15 menit. Dua jam lebih itu proses pembicaraan yang 20 orang semua bicara dan semuanya arahnya ya seperti yang saya statement di pers, tapi itu kan tidak mungkin dijadikan keputusan," ujar Ridwan.

Ia mencontohkan soal poin pertama rekomendasi yang meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membuat poros baru di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Airlangga harus bisa menjalankan dan terlebih ia bakal calon presiden (capres) yang ditetapkan melalui Munas Partai Golkar 2019.

Bila tak dijalankan, maka Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar disebut halal. Munaslub merupakan forum yang memungkinkan adanya pergantian ketua umum Partai Golkar.

"Kalau Airlangga tak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslub, itu harus itu. Jadi tidak ada proses lain harus Munaslub. Makanya saya bilang Munaslub itu bukan barang haram, sesuatu yang halal dilaksanakan," ucap Ridwan.
 

Baca juga: Luhut dan Bamsoet Disebut Cocok Menggantikan Airlangga

Surat Rapat Pleno Ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar yang diselenggarakan Minggu, 9 Juli 2023 mengungkap tiga poin penting rekomendasi yang sebenarnya. Dua diantaranya yakni meminta Airlangga membentuk poros baru dan mencari cawapres.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat Dewan Pakar Partai Golkar Nomor B-/WANKAR/PG/VII/2023 yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2023. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential," tulis surat tersebut dikutip Selasa, 11 Juli 2023.

Saat ini Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara PPP sudah menunjukkan arahnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Sementara, Golkar dan PAN masih gamang.

Poros baru dinilai penting untuk Golkar supaya memiliki kendaraan politik dalam Pilpres 2024. Terlebih, Golkar masih kukuh mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," tulis surat tersebut.

Kemudian, Dewan Pakar Partai Golkar juga meminta Airlangga segera menentukan cawapresnya maksimal pada Agustus 2023. Selanjutnya, Airlangga diminta membuat program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat dalam rangka memenangkan Golkar di Pemilu 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((END))