Jakarta: Presiden Joko Widodo didesak membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penculikan aktivis 1998. Pasalnya, kasus itu hingga kini tak kunjung terang.

"Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang," kata Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Menurut Karyono, kasus penculikan aktivis 98 tergolong pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini juga sudah menjadi sorotan internasional. "Oleh karena itu perlu membentuk tim gabungan pencari fakta yang diperbarui untuk mengungkap kasus ini," tegasnya.

Karyono mengatakan pembentukan tim ini harus dilakukan sebelum masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir. Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga guna mengurangi beban sejarah. "Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.

Baca: Kubu Prabowo Siap Berdebat soal Pelanggaran HAM

Di sisi lain, Karyono mengapresiasi pembentukan tim gabungan investigasi kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Karyono berharap keseriusan yang sama juga diterapkan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk tim gabungan investigasi Novel Baswedan, tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))