Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem itu dinilai bentuk dan upaya kejahatan pemilihan umum (pemilu).

"Upaya menggunakan Sirekap membenarkan apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang disengaja," kata Hasto dalam diskusi di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024.

Hasto menilai Sirekap digunakan untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan.

"Instrumen negara seharusnya netral dengan berbagai sumber daya negara," papar dia.
 

Baca: Disurati Bawaslu, KPU Klaim Tak Berniat Tunda Rekapitulasi

Hasto menyebut Sirekap seharusnya menjadi sarana dalam mengawal hasil pemilu. Sayangnya, menurut dia, Sirekap menjadi alat membangun persepsi tertentu di tengah masyarakat.

Selain itu, Hasto menyoroti tercorengnya demokrasi dalam Pemilu 2024. Misalnya pelibatan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan langkah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

"Kemudian juga aparat negara dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu," ujar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))