Sinyal Demokrat Tolak Hak Angket Kecurangan Pemilu
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Medcom.id/Fachri
Jakarta: Wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 mengemuka. Partai Demokrat memberikan sinyal menolak wacana tersebut.
Sinyal tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, semua partai politik diminta mengedepankan rekonsiliasi usai Pemilu 2024.
"Kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menyampaikan apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Demokrat tidak akan terlibat dalam upaya tersebut
"Saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," ujar dia.
Demokrat, sambung AHY, akan bijak menggunakan suara di parlemen. AHY menegaskan partai berlogo bintang mercy itu akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai pada 2024, termasuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri ATR.
"Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai," kata dia.
Selain itu, dia meminta semua pihak tidak berprasangka terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) soal kecurangan dan sebagainya," sebut dia.
Dia menilai wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 sebagai bentuk ekspresi usai pemungutan suara. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang wajar.
"Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar," ungkap dia.
AHY menyampaikan menyampaikan isu kecurangan pemilu selalu ada setiap tahun politik. Namun, dia kembali mengajak semua pihak untuk rekonsiliasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Sinyal tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, semua partai politik diminta mengedepankan rekonsiliasi usai Pemilu 2024.
"Kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menyampaikan apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Demokrat tidak akan terlibat dalam upaya tersebut
"Saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," ujar dia.
| Baca juga: Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Dinilai Baik, Tapi... |
Demokrat, sambung AHY, akan bijak menggunakan suara di parlemen. AHY menegaskan partai berlogo bintang mercy itu akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai pada 2024, termasuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri ATR.
"Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai," kata dia.
Selain itu, dia meminta semua pihak tidak berprasangka terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) soal kecurangan dan sebagainya," sebut dia.
Dia menilai wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 sebagai bentuk ekspresi usai pemungutan suara. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang wajar.
"Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar," ungkap dia.
AHY menyampaikan menyampaikan isu kecurangan pemilu selalu ada setiap tahun politik. Namun, dia kembali mengajak semua pihak untuk rekonsiliasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
