Niat Jokowi Terjunkan Keluarganya ke Politik Harus Dikritik
Analis ekonomi politik Didik J Rachbini. (tangkapan layar)
Jakarta: Niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerjunkan keluarganya ke politik mesti diawasi. Jangan sampai ada motif terselubung.
"Kalau Presiden Jokowi membiarkan dan mendorong keluarga masuk politik, kita harus lebih cermat melakukan kritik," kata analis ekonomi politik Didik J Rachbini dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Di Balik Politik Dinasti Jokowi Ada Motif Ekonomi?' Minggu, 9 Juli 2023.
Didik mengatakan sistem oligarki dan politik dinasti berkaitan dengan dua mobilisasi sekaligus. Yakni, sumber daya politik dan sumber daya ekonomi.
"Tidak ada mobilisasi sumber daya politik yang tidak dengan sumber daya ekonomi. Sehingga apa yang dilakukan ini adalah juga bagian dari mobilisasi sumber daya ekonomi," ujar dia.
Didik menyebut pemilihan umum (pemilu) seyogianya transparan, jujur, dan adil. Sayangnya, cita-cita itu masih sulit terwujud di Indonesia karena bisa didesain hingga praktik politik uang.
"Bisnis Kaesang (Pangarep) dan Gibran (Rakabuming Raka) yang berkembang cepat juga harus diaudit kalau berkaitan dengan politik," jelas dia.
Didik menegaskan masyarakat berhak melakukan kontrol tersebut. Apalagi, bila aset bisnis Kaesang dan Gibran meroket tajam.
"Aset bertambah kan ada pajaknya, pajaknya harus ditanyakan," tutur dia.??
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Kalau Presiden Jokowi membiarkan dan mendorong keluarga masuk politik, kita harus lebih cermat melakukan kritik," kata analis ekonomi politik Didik J Rachbini dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Di Balik Politik Dinasti Jokowi Ada Motif Ekonomi?' Minggu, 9 Juli 2023.
Didik mengatakan sistem oligarki dan politik dinasti berkaitan dengan dua mobilisasi sekaligus. Yakni, sumber daya politik dan sumber daya ekonomi.
"Tidak ada mobilisasi sumber daya politik yang tidak dengan sumber daya ekonomi. Sehingga apa yang dilakukan ini adalah juga bagian dari mobilisasi sumber daya ekonomi," ujar dia.
| Baca juga: Politik Dinasti, Alasan Beda KK Kaesang Disebut Mengusik |
Didik menyebut pemilihan umum (pemilu) seyogianya transparan, jujur, dan adil. Sayangnya, cita-cita itu masih sulit terwujud di Indonesia karena bisa didesain hingga praktik politik uang.
"Bisnis Kaesang (Pangarep) dan Gibran (Rakabuming Raka) yang berkembang cepat juga harus diaudit kalau berkaitan dengan politik," jelas dia.
Didik menegaskan masyarakat berhak melakukan kontrol tersebut. Apalagi, bila aset bisnis Kaesang dan Gibran meroket tajam.
"Aset bertambah kan ada pajaknya, pajaknya harus ditanyakan," tutur dia.??
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
