Anies Bakal Gandeng Pakar Bahas Model Pembiayaan Parpol
Calon presiden (capres) Anies Baswedan. Medcom.id'/Theo
Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng pemangku kepentingan dalam menggarap model pembiayaan partai politik (parpol). Skema itu dinilai penting guna mencegah praktik korupsi.
"Bagaimana DPR, pakar, ahli politik, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bicara soal parpol dan demokrasi bisa duduk bersama dan mencari model paling tepat," kata Anies di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 2 Desember 2023.
Anies mengatakan operasional parpol membutuhkan biaya. Dana itu juga dibutuhkan untuk kepentingan kampanye.
"Di negara-negara demokrasi yang sudah terkonsolidasi, banyak contoh pembiayaan yang bisa dijadikan rujukan komparatif," ujar dia.
Anies mafhum tidak ada model dan skema absolut yang bisa dipakai. Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
"Tapi intinya kita sudah harus mulai pembicaraan bagaimana mengelola pembiayaan politik yang menyangkut kegiatan partai sehingga tidak jadi pemantik praktik koruptif," ucap dia.
Anies menyebut nihilnya model pembiayaan politik akan membebani politikus. Politikus dengan latar belakang pebisnis bisa jadi sanggup mendanai parpolnya.
"Tapi yang tidak bisa, maka potensi menggunakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) selalu terbuka," jelas dia.
Anies mengatakan reformasi pembiayaan parpol memang belum tentu menghilangkan praktik korupsi. Namun setidaknya ada upaya pencegahan yang konkret.
"Jangan biarkan seperti sekarang seperti tutup mata seolah (operasional parpol) tidak ada biaya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Bagaimana DPR, pakar, ahli politik, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bicara soal parpol dan demokrasi bisa duduk bersama dan mencari model paling tepat," kata Anies di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 2 Desember 2023.
Anies mengatakan operasional parpol membutuhkan biaya. Dana itu juga dibutuhkan untuk kepentingan kampanye.
"Di negara-negara demokrasi yang sudah terkonsolidasi, banyak contoh pembiayaan yang bisa dijadikan rujukan komparatif," ujar dia.
Anies mafhum tidak ada model dan skema absolut yang bisa dipakai. Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
"Tapi intinya kita sudah harus mulai pembicaraan bagaimana mengelola pembiayaan politik yang menyangkut kegiatan partai sehingga tidak jadi pemantik praktik koruptif," ucap dia.
| Baca juga: Bertemu Anies, Ini yang Diminta Nelayan di Kronjo |
Anies menyebut nihilnya model pembiayaan politik akan membebani politikus. Politikus dengan latar belakang pebisnis bisa jadi sanggup mendanai parpolnya.
"Tapi yang tidak bisa, maka potensi menggunakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) selalu terbuka," jelas dia.
Anies mengatakan reformasi pembiayaan parpol memang belum tentu menghilangkan praktik korupsi. Namun setidaknya ada upaya pencegahan yang konkret.
"Jangan biarkan seperti sekarang seperti tutup mata seolah (operasional parpol) tidak ada biaya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
