Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai tak perlu mengurus keluhan warga DKI Jakarta. Hal ini buntut aksinya menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan menampung keluhan warga Ibu Kota.

"Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain. Apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Selasa, 27 Juni 2023.

Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan di Jawa Tengah. Mulai dari kemiskinan, mengatasi masalah stunting, dan banjir.

"Persoalan banjir juga masih PR bagi Ganjar. Karena itu, Ganjar harus menanganinya agar Jawa Tengah terbebas banjir," ujar Jamiluddin.
 

Baca: Ganjar Ikut Campur Urusan DKI Jakarta Dinilai Gimmick Menuju Pilpres

Aksi Ganjar dinilai tak tepat karena bukan levelnya. Kritik terhadap gubernur mestinya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Presiden sebagai Kepala Negara memiliki wewenang meminta langsung gubernur menyelesaikan masalah mereka.

"Jadi, Ganjar seharusnya tahu diri batas kewenangan yang dimiliki bacapres. Apalagi gubernur itu bukan bawahannya, yang seenaknya ingin mengaturnya," jelas Jamiluddin.

Sebelumnya, Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari untuk mendengar aspirasi pedagang. Salah satu yang dikeluhkan, terkait retribusi bulanan yang tinggi.

Lantas, Ganjar menelepon Heru untuk menyampaikan uneg-uneg tersebut. Namun, Heru tidak menjawab panjang karena sedang di acara lain.

Ganjar kembali berusaha menelepon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Dalam pembicaraan itu, Joko mengajak koordinator pasar menemui dirinya untuk berdiskusi lebih lanjut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))