Masyarakat Dituntut Berperan Lebih Besar Awasi Pemilu agar Demokratis
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Masyarakat dituntut berperan lebih besar dalam mengawasi dan memastikan Pemilu 2024 agar berjalan secara demokratis. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk Divisi Korupsi Politik Seira Tamara menyebut sejak awal sudah ada banyak masalah dalam proses Pemilu 2024.
"Kekhawatiran perhitungan dan pemungutan suara berjalan luber jurdil semakin tergerus karena pada proses sebelumnya transparansi, kejujuran, profesionalitas tidak ada," ujar Seira dalam diskusi yang membahas ulasan temuan masyarakat sipil dalam penyelenggara kampanye yang digelar di Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.
Luber merujuk pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian, jurdil merujuk pada asas jujur dan adil. Seira menganggap peran dari institusi yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan luber dan jurdil, tidak optimal.
Ia mengajak masyarakat menggunakan berbagai platform atau wadah pelaporan dan pengawasan dugaan pelanggaran serta kecurangan pemilu yang disediakan oleh masyarakat sipil.
"Masyarakat sipil punya pekerjaan rumah jadi lebih banyak untuk bersama-sama merapatkan barisan, melakukan pengawasan sebaik-baiknya meskipun sangat terbatas," ucap dia.
Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Adho Rizky Fillemo menuturkan masyarakat khawatir saat menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan kecurangan yang terjadi. Masyarakat bisa mengadukannya ke pengawas pemilu ataupun organisasi masyarakat sipil yang mengawal pemilu.
"Kalau masyarakat tidak mau lapor karena takut diintimidasi, masyarakat bisa menyampaikan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak akan meregistrasi sebagai laporan, tapi dijadikan temuan. Bawaslu akan menelusuri informasi awal dari masyarakat," ucap dia.
Optimisme masyarakat agar pemilu dapat dilaksanakan secara adil dan masih ada. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan ada dua hal yang bisa memastikan pemilu tetap demokratis.
"Pertama awareness publik yang masif dan luas, kedua partisipasi publik. Jadi hanya itu sehingga kita berharap itu,” tuturnya.
Peran masyarakat sipil yang menguat, ujar Kaka, sudah muncul saat para akademisi serta guru besar dari berbagai perguruan tinggi ingin pemilu berjalan adil, jujur, tanpa intervensi. Ia pun menyerukan agar seluruh penyimpangan dihentikan.
"Pada KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan MK (Mahkamah Konstitusi) di tangan mereka penyelenggaraan pemilu baik atau buruk. Pada pemerintah pemegang kekuasaan tangan anda harus hands off dari semua teknis dan cawe-cawe pemilu," ujar Kaka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Kekhawatiran perhitungan dan pemungutan suara berjalan luber jurdil semakin tergerus karena pada proses sebelumnya transparansi, kejujuran, profesionalitas tidak ada," ujar Seira dalam diskusi yang membahas ulasan temuan masyarakat sipil dalam penyelenggara kampanye yang digelar di Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.
Luber merujuk pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian, jurdil merujuk pada asas jujur dan adil. Seira menganggap peran dari institusi yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan luber dan jurdil, tidak optimal.
Ia mengajak masyarakat menggunakan berbagai platform atau wadah pelaporan dan pengawasan dugaan pelanggaran serta kecurangan pemilu yang disediakan oleh masyarakat sipil.
"Masyarakat sipil punya pekerjaan rumah jadi lebih banyak untuk bersama-sama merapatkan barisan, melakukan pengawasan sebaik-baiknya meskipun sangat terbatas," ucap dia.
| Baca juga: 3 Strategi Bawaslu Optimalkan Masa Tenang Pemilu 2024 |
Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Adho Rizky Fillemo menuturkan masyarakat khawatir saat menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan kecurangan yang terjadi. Masyarakat bisa mengadukannya ke pengawas pemilu ataupun organisasi masyarakat sipil yang mengawal pemilu.
"Kalau masyarakat tidak mau lapor karena takut diintimidasi, masyarakat bisa menyampaikan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak akan meregistrasi sebagai laporan, tapi dijadikan temuan. Bawaslu akan menelusuri informasi awal dari masyarakat," ucap dia.
Optimisme masyarakat agar pemilu dapat dilaksanakan secara adil dan masih ada. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan ada dua hal yang bisa memastikan pemilu tetap demokratis.
"Pertama awareness publik yang masif dan luas, kedua partisipasi publik. Jadi hanya itu sehingga kita berharap itu,” tuturnya.
Peran masyarakat sipil yang menguat, ujar Kaka, sudah muncul saat para akademisi serta guru besar dari berbagai perguruan tinggi ingin pemilu berjalan adil, jujur, tanpa intervensi. Ia pun menyerukan agar seluruh penyimpangan dihentikan.
"Pada KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan MK (Mahkamah Konstitusi) di tangan mereka penyelenggaraan pemilu baik atau buruk. Pada pemerintah pemegang kekuasaan tangan anda harus hands off dari semua teknis dan cawe-cawe pemilu," ujar Kaka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
