Soroti Pembangunan Istana Presiden di IKN, Anies: Mana Rasa Adilnya?
Capres Anies Baswedan. (tangkapan layar)
Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar bertanya rencana Anies soal kelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Kalau belum bisa menghadirkan pupuk lengkap, lalu bangun istana presiden, di mana rasa keadilan kita?” kata Anies dalam Debat Pertama Capres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023
Anies mengatakan Indonesia memiliki aneka problem yang lebih urgent dari IKN. Kalimantan dinilai lebih butuh renovasi sekolah hingga transportasi publik antarkota yang lebih terjangkau.
“Sementara yang kita kerjakan (IKN) hanya untuk aparatur sipil kerja dan bukan untuk rakyat dan bukan perekonomian,” ujar dia.
Lantas, Ganjar merespons jawaban Anies. Ganjar kembali bertanya apakah Anies kontra dan menjadi oposisi atas IKN.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak lewat dialog publik lengkap,” jawab Anies.
Anies menuturkan dialog soal IKN baru terjadi setelah diundangkan. Padahal, dialog itu seyogianya terjadi jauh-jauh hari.
“Setelah jadi undang-undang, yang kritis dianggap oposisi, yang pro dianggap mendukung pemerintah,” ucap dia.
Anies menilai hal itu terjadi karena tidak ada pembahasan komprehensif. Praktik itu disebut menjadi bukti negara dijalankan berdasarkan kekuasaan, bukan hukum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
“Kalau belum bisa menghadirkan pupuk lengkap, lalu bangun istana presiden, di mana rasa keadilan kita?” kata Anies dalam Debat Pertama Capres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023
Anies mengatakan Indonesia memiliki aneka problem yang lebih urgent dari IKN. Kalimantan dinilai lebih butuh renovasi sekolah hingga transportasi publik antarkota yang lebih terjangkau.
“Sementara yang kita kerjakan (IKN) hanya untuk aparatur sipil kerja dan bukan untuk rakyat dan bukan perekonomian,” ujar dia.
Lantas, Ganjar merespons jawaban Anies. Ganjar kembali bertanya apakah Anies kontra dan menjadi oposisi atas IKN.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak lewat dialog publik lengkap,” jawab Anies.
| Baca juga: Anies Singgung Putusan MK, Prabowo Emosi |
Anies menuturkan dialog soal IKN baru terjadi setelah diundangkan. Padahal, dialog itu seyogianya terjadi jauh-jauh hari.
“Setelah jadi undang-undang, yang kritis dianggap oposisi, yang pro dianggap mendukung pemerintah,” ucap dia.
Anies menilai hal itu terjadi karena tidak ada pembahasan komprehensif. Praktik itu disebut menjadi bukti negara dijalankan berdasarkan kekuasaan, bukan hukum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
