ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Dulu Menghujat, Kubu Prabowo Kini Sanjung Profesi Wartawan

Pemilu pilpres 2019
Whisnu Mardiansyah • 19 Juni 2019 05:00
Jakarta: Masih lekat di ingatan pernyataan kontroversial calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menilai sebagian besar media nasional mengabarkan berita bohong. Situasi berbalik, kini kubu Prabowo justru menjadikan pemberitaan media sebagai bukti dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Bahkan dalam pernyataannya saat itu, Prabowo menyebut wartawan antek asing yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prabowo terang-terangan mengajak masyarakat tak perlu lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita.
 
"Pers ya terus terang saja banyak bohongnya dari benarnya. Setiap hari ada kira-kira lima sampai delapan koran yang datang ke tempat saya. Saya mau lihat bohong apalagi nih," kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu 5 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Situasi berbalik, di tengah minimnya pembuktian alat bukti di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Kini bukti tautan berita jadi dalil pembuktian. Kubu Prabowo mati-matian meminta hakim MK mengabulkan bukti tautan berita menjadi alat bukti.
 
"Kalau ada yang menyatakan link berita tidak valid berarti kerja wartawan kerja-kerja enggak penting, karena anda semua ini kan menyampaikan berita berdasarkan data dan fakta," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2019.
 
Menurut Dahnil, mengesampingkan bukti tautan berita sama saja penghinaan terhadap profesi wartawan. Objek di dalam pemberitaan itu yang bisa dijadikan sumber pembuktian terjadinya kecurangan pemilu.
 
"Yang jelas kami menghormati kerja wartawan menjadi fakta dan data awal yang nanti diperkuat oleh objek atau subjek dalam berita tersebut," jelas Dahnil.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti penggunaan tautan atau link berita sebagai salah satu alat bukti dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. Link berita dinilai tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara.
 
Ketua tim hukum sengketa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres Ali Nurdin mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah pernah menerima laporan dengan alat bukti berupa link berita. Hasilnya, Bawaslu menolak laporan tersebut.
 
Karena (tautan berita) tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Link berita bukan dokumen resmi penanganan perkara," ujar Ali dalam sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 18, Juni 2019.
 
Atas dasar itu, KPU memandang tautan berita yang kembali diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam sidang PHPU tidak memenuhi syarat. "Alat bukti link berita yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," tegas dia.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif